ULANDA.ID – Pemerintah Kota Gorontalo menggelar acara syukuran atas kebijakan amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden Republik Indonesia kepada Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong. Acara tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo pada Sabtu (16/7), dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh politik, serta tokoh agama.
Anggota DPRD Kota Gorontalo, Ariston Tilameo, yang turut hadir, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus dukungan terhadap keputusan Presiden.
“Ya, jadi, Pemerintah Kota ini, dalam hal ini Bapak Wali Kota, mengadakan syukuran dalam rangka abolisi dan amnesti oleh Bapak Presiden kepada Tom Lembong dan Pak Hasto”, ujar Ariston.
Menurut Ariston, keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan pengampunan kepada dua tokoh nasional itu merupakan langkah berani dan sarat pertimbangan.
“Pak Hasto kita ketahui bersama adalah Sekjen PDI Perjuangan. Kami menganggap ini adalah syukuran, di mana Presiden memberikan pengampunan kepada Pak Hasto yang sudah diproses hukum, tetapi dengan pertimbangan lain beliau diberikan amnesti,” jelasnya.
Ia menilai, pidato Wali Kota Gorontalo dalam acara tersebut menegaskan makna penting dari keputusan ini.
“Sesuai pidato Pak Wali Kota, ini adalah kemajuan dalam penegakan hukum di negeri ini. Beliau menyampaikan bahwa walaupun sudah dihukum, belum tentu bersalah, sehingga ada kebijakan Presiden. Itu yang disyukuri bersama,”kata Ariston.
Lebih jauh, Ariston juga menegaskan bahwa langkah Pemerintah Kota Gorontalo mendukung penuh kebijakan ini sejalan dengan arah kepemimpinan di tingkat lokal.
“Kalau kita di kota, khusus di Kota Gorontalo, sejak diumumkannya pemenang adalah Pak Adhan Dambea sebagai Wali Kota, kami sudah langsung menyatakan mendukung dan mendukung semua program yang ada.
Acara syukuran ini ditutup dengan doa bersama serta jamuan sederhana. Bagi Pemerintah Kota Gorontalo, momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan juga pernyataan sikap bahwa kebijakan Presiden dalam ranah hukum patut disyukuri dan didukung demi terbentuknya fondasi sistem keadilan hukum yang lebih baik.
