Babak Baru DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Pansus, Meyke M Kamaru, Seriusi Masalah Tambang.

ULANDA.ID I Gorontalo — DPRD Provinsi Gorontalo memasuki babak baru dalam menangani isu strategis sektor pertambangan. Melalui sidang paripurna ke-19 yang digelar pada Senin (28/4/2025), dewan secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tambang dan menetapkan Meyke M Kamaru sebagai ketuanya. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD bertekad untuk lebih serius mengatasi berbagai persoalan yang selama ini membelit dunia pertambangan di Gorontalo.

Pembentukan Pansus Tambang dilatarbelakangi oleh keresahan publik terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal, kerusakan lingkungan yang kian meluas, hingga ketimpangan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat. Dalam forum paripurna, sejumlah anggota dewan menegaskan perlunya langkah konkret dan komprehensif untuk membenahi sektor ini.

Usai dikukuhkan sebagai Ketua Pansus, Meyke M Kamaru menyampaikan komitmennya untuk memimpin pansus dengan prinsip keterbukaan, ketegasan, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa tugas utama Pansus Tambang bukan hanya menelusuri persoalan, tetapi juga menghadirkan solusi nyata yang berkelanjutan.

“Saya menerima amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Pansus Tambang akan bekerja secara maksimal, turun langsung ke lapangan, mendengar suara masyarakat, dan memastikan tidak ada lagi aktivitas pertambangan yang merugikan lingkungan dan kehidupan sosial warga,” ujar Meyke saat diwawancari awak media.

Pansus ini nantinya akan menjalankan serangkaian agenda strategis, mulai dari audit izin usaha pertambangan, peninjauan terhadap reklamasi pasca-tambang, hingga pengawasan terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor tambang. Tidak hanya itu, Pansus juga berencana menggandeng akademisi, pegiat lingkungan, serta masyarakat sipil untuk memperkaya masukan dan memperkuat langkah-langkah reformasi di sektor pertambangan.

Dalam waktu dekat, Pansus Tambang dijadwalkan menggelar serangkaian rapat internal, rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan stakeholder, serta inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi pertambangan di Gorontalo. Fokus awal akan diarahkan pada kawasan pertambangan rakyat dan tambang-tambang skala besar yang dinilai bermasalah dalam aspek perizinan dan pengelolaan lingkungan.

Keberhasilan Pansus Tambang ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, serta memastikan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Di bawah kepemimpinan Meyke M Kamaru, publik kini menaruh harapan besar pada perubahan nyata dalam pengelolaan sektor tambang yang lebih berkeadilan dan ramah lingkungan.

Babak baru ini bukan hanya sekadar pembentukan sebuah panitia, melainkan titik tolak menuju era baru pertambangan di Gorontalo — era yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alamnya.(PresidenSyimalun/Ulanda.Id)