Badan Kehormatan Deprov Gorontalo, Tegaskan Tidak Pandang Bulu dalam Penegakan Aturan

Gorontalo, Selasa, 3 Desember 2024 – Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional tanpa pandang bulu. Pernyataan ini disampaikan ketua badan kehormatan deprov (BK) Fikram Salilama.

Ketua BK Deprov Gorontalo, Fikram, menjelaskan bahwa “Prinsipnya BK pada periode ini akan memperlihatkan sikap tegas tersendiri dan penuh tanggung jawab. Kami tidak akan pernah melihat siapapun dia, sekalipun dari Fraksi Golkar, Pdip, dan lain-lain, termasuk pimpinan dewan, jika melanggar kode etik dewan, kita akan panggil, periksa dan sidangkan, ” tegas, Fikram Salilama, Senin (02/12/2024).

“Badan Kehormatan adalah lembaga internal yang bertugas menjaga marwah dewan. Kami tidak akan mentolerir pelanggaran apa pun yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Semua laporan yang masuk akan kami proses secara transparan dan akuntabel,” tegas fikram.

“Seperti kehadiran, tata berpakaian harus sesuai misalnya anggota DPRD hanya menggunakan pakaian PSH pada sidang paripurna maka itu pelanggaran seharusnya memakai pakaian sipil resmi. Kemudian terlambat datang itu juga pelanggaran, ” Jelasnya

“Kami tidak ingin ada kesan tebang pilih dalam penegakan aturan. Siapa pun yang terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Mulai dari teguran hingga sanksi berat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan,” tambahnya.

Sikap tegas BK Deprov Gorontalo ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai langkah BK penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas anggota dewan.

“Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa wakil mereka di parlemen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kami mendukung upaya BK untuk menegakkan aturan secara konsisten,” ujar Rachmat Lihu, salah satu tokoh masyarakat Gorontalo.

Sementara itu, beberapa anggota dewan menyatakan dukungan terhadap langkah BK. Mereka berharap penegakan disiplin ini mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Fikram yang juga Ketua KONI Provinsi Gorontalo itu menegaskan, semua hal-hal yang menyangkut pelanggaran kemudian akan diakumulasi oleh BK.
“Semua pelanggaran kita akumulasi selanjutnya diberikan sangsi sementara anggota yang disiplin akan diberikan reward dan akan diumumkan pada rapat paripurna setiap HUT DPRD,” tandasnya. /cW81