ULANDA.ID – Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Bone Bolango dinilai belum berjalan maksimal akibat lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi ini membuat sinkronisasi data sektoral sering mengalami keterlambatan.
Menjawab tantangan tersebut, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Bone Bolango, Eriana Pajria Ningsih, menggagas program inovasi SIGAP DATA atau Sinergi OPD sebagai PPID Penguatan Wali Data. Program ini lahir dari gagasannya saat mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IV Pusat Pengembangan SDM Regional Makassar.
Eriana menjelaskan, SIGAP DATA dirancang untuk memperkuat komitmen lintas OPD dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat daerah.
“Tujuan jangka pendek dari SIGAP DATA adalah lahirnya komitmen bersama perangkat daerah dalam tata kelola data yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Lebih jauh, Eriana menargetkan terbentuknya Forum Data Kabupaten Bone Bolango sebagai tujuan jangka menengah. Forum ini diharapkan dapat menyinergikan pemilihan data prioritas tahun 2025 sekaligus memperkuat kolaborasi lintas OPD dalam mewujudkan Satu Data Bone Bolango.
Adapun tujuan jangka panjang program ini adalah integrasi data sektoral melalui pengembangan platform atau aplikasi digital yang mampu menghubungkan sistem data milik masing-masing OPD.
“Dengan adanya SIGAP DATA, kami berharap implementasi Satu Data Indonesia di Bone Bolango bisa lebih optimal, meningkatkan kinerja OPD, sekaligus menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses. Data ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan publik, hingga pengambilan keputusan strategis secara lebih efektif,” tegas Eriana.
Selain memperkuat tata kelola pemerintah daerah, SIGAP DATA juga diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses data publik secara transparan dan terpercaya.
Program SIGAP DATA Bone Bolango menjadi terobosan penting dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia 2025. Dengan keterlibatan lintas OPD, sistem data sektoral diharapkan semakin terintegrasi sehingga mampu menyediakan informasi akurat bagi pemerintah dan masyarakat.
Upaya ini sekaligus memperkuat komitmen Kabupaten Bone Bolango dalam menghadirkan pemerintahan berbasis data yang transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.