Adveristing
Example 325x300
Pemkab Bone bolango

Bupati Bone Bolango Tekankan Proyek Pembangunan Harus Sesuai Aturan Hukum

×

Bupati Bone Bolango Tekankan Proyek Pembangunan Harus Sesuai Aturan Hukum

Sebarkan artikel ini
Bupati Ismet Mile didampingi Wabup Risman Tolingguhu dan Sekda Iwan Mustapa saat memimpin rapat rutin bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat, di Ruang Rapat Bupati, Senin (28/7/2025). (Foto Indra/Diskominfo)
Bupati Ismet Mile didampingi Wabup Risman Tolingguhu dan Sekda Iwan Mustapa saat memimpin rapat rutin bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat, di Ruang Rapat Bupati, Senin (28/7/2025). (Foto Indra/Diskominfo)

ULANDA.ID — Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan di daerahnya harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum dan regulasi yang berlaku. Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga camat, di Ruang Rapat Bupati, Senin (28/7/2025).

Dalam arahannya, Bupati Ismet Mile meminta seluruh OPD menyusun timeschedule atau jadwal pelaksanaan proyek secara rinci dan terukur. Hal ini dinilai krusial untuk mencegah potensi pelanggaran hukum dan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target.

Baca Juga :  Fokus Efisiensi dan Pembangunan Berkualitas: Dprd Bone Bolango Sahkan APBD-P 2025

“Seluruh mekanisme pekerjaan harus mengacu pada aturan. Jangan sampai kita tersandung masalah hukum karena lalai atau tidak tertib. Saya tidak ingin gagal memimpin Bone Bolango,” tegas Bupati.

Baca Juga :  Bupati Ismet Mile Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba di Bone Bolango, Siap Tes Urine ASN

Bupati juga menyoroti pentingnya koordinasi dan konsultasi antar OPD dalam mengatasi kendala teknis maupun administratif yang mungkin muncul selama pelaksanaan program.

“Kalau ada masalah, segera konsultasi dan berkoordinasi. Jangan bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik antarinstansi menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian persoalan, serta mencegah dampak negatif terhadap pembangunan daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari persoalan hukum.

Baca Juga :  Andreas Akaseh Pimpin PGRI Bone Bolango 2025–2030

Dengan tata kelola yang tertib dan terukur, diharapkan setiap program pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

**Klik Channel WhatsApp Ulanda.id untuk membaca berita pilihan menarik lainnya langsung di ponselmu.

Example floating