ULANDA.ID – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menekankan bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2025 tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Bupati Ismet Mile saat menghadiri kegiatan uji kompetensi JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang digelar di UPT BKN Gorontalo, Jumat (15/8).
Menurut Ismet, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) dan memberikan mandat penuh kepada tim tersebut untuk bekerja secara profesional serta independen.
“Saya percaya sepenuhnya pada kinerja tim seleksi. Proses ini tidak hanya terkait jabatan, tetapi menyangkut kepentingan pembangunan daerah. Para pejabat tidak perlu merasa khawatir karena saya akan menindaklanjuti hasil Pansel sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Bupati Ismet Mile.
Ketua Panitia Seleksi, Prof. Rauf A. Hatu, menjelaskan bahwa tim Pansel terdiri dari tujuh anggota dengan komposisi 55 persen berasal dari unsur eksternal dan 35 persen dari internal pemerintah daerah.
Tim tersebut akan melakukan Job Fit terhadap 19 pejabat tinggi pratama dengan metode penilaian mencakup rekam jejak, penulisan makalah, serta wawancara mendalam.
“Hasil penilaian akan kami akumulasi dan disampaikan kepada Bupati pada Senin mendatang. Dari situ akan terlihat apakah seorang pejabat masih layak menempati posisi saat ini atau perlu dilakukan rotasi,” jelas Rauf.
Lebih lanjut, Rauf menyampaikan bahwa hasil uji kompetensi ini dapat menjadi landasan bagi Bupati Ismet Mile untuk melakukan penyegaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pergeseran jabatan dinilai penting untuk memastikan efektivitas birokrasi serta peningkatan pelayanan publik di Bone Bolango.
“Rolling jabatan merupakan langkah strategis agar pejabat dapat ditempatkan sesuai kapasitas dan kebutuhan organisasi,” tambahnya.
Pelaksanaan uji kompetensi pejabat Bone Bolango 2025 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Langkah ini juga diharapkan mampu menyiapkan aparatur yang adaptif terhadap tantangan pembangunan ke depan, khususnya dalam mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dengan uji kompetensi ini, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan arah kebijakan reformasi birokrasi yang berorientasi pada kinerja, merit sistem, serta pelayanan publik yang lebih efektif.
