DPK 2025 Fokus Atasi Banjir dan Sampah Lewat Padat Karya

ULANDA.ID I Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo menetapkan arah kebijakan Dana Pengembangan Kelurahan (DPK) tahun 2025 dengan menitikberatkan pada dua isu utama: penanggulangan banjir dan pengelolaan sampah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid, dalam rapat koordinasi yang digelar di Bandhayo Lo Yiladia pada Kamis, 15 Mei 2025.

Dalam forum yang dihadiri jajaran OPD, camat, dan lurah tersebut, Sekda Ismail menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan dana kelurahan untuk pembangunan infrastruktur drainase dan penyediaan gerobak motor (gator) guna mendukung kebersihan lingkungan.

“Kita arahkan DPK tahun depan untuk membiayai pembangunan saluran air sebagai langkah antisipasi banjir, serta pengadaan gator bagi kelurahan yang memang membutuhkan,” ujar Ismail.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Oleh karena itu, konsep padat karya akan diterapkan agar pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat secara langsung dan membuka lapangan kerja lokal.

“Program ini tidak sekadar membangun, tapi juga menciptakan kesempatan kerja. Warga harus dilibatkan agar manfaatnya nyata dan langsung dirasakan,” tambahnya.

Sekda Ismail juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang dan akuntabilitas dalam setiap tahap kegiatan. Ia mengingatkan agar dokumentasi dan bukti pelaksanaan program disiapkan dengan baik agar hasil kerja tidak berhenti sebagai kegiatan rutin tanpa dampak jangka panjang.

“Kita tidak ingin kegiatan hanya formalitas. Harus ada hasil yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel, Sekda meminta seluruh elemen pemerintahan bekerja lebih terstruktur dan disiplin dalam menyusun jadwal serta target kegiatan, guna menghindari pelaksanaan terburu-buru menjelang akhir tahun.

Dengan fokus baru ini, diharapkan DPK 2025 menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan di tingkat kelurahan.(**)