ULANDA.ID — Di tengah seruan efisiensi anggaran yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan tunjangan baru bagi anggota DPR RI justru menimbulkan sorotan publik karena dinilai memperlebar kesenjangan dengan kondisi masyarakat miskin yang masih bergulat dengan kebutuhan sehari-hari.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan bahwa gaji pokok anggota dewan tidak mengalami kenaikan. Namun, ia mengakui adanya penyesuaian tunjangan, salah satunya tunjangan perumahan sebesar sekitar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas DPR yang sudah ditiadakan.
“Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp58 juta, setelah potongan mereka terima sekitar Rp50 juta,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).
Selain itu, Adies menjelaskan bahwa secara keseluruhan anggota DPR bisa mengantongi hampir Rp70 juta per bulan, terdiri dari gaji pokok Rp7 juta, tunjangan BBM sekitar Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, hingga tunjangan lain yang disesuaikan dengan indeks harga kebutuhan saat ini.
Meski ia menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak naik sejak 15 tahun terakhir, penambahan tunjangan tetap menuai kritik di tengah kondisi ekonomi rakyat. Banyak masyarakat masih bergulat dengan harga pangan, biaya kesehatan, dan pendidikan, sementara wakil rakyat memperoleh tunjangan puluhan juta di luar gaji pokoknya.
“Gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Hanya tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi sekarang,” kata Adies menambahkan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo beberapa waktu lalu menegaskan bahwa pemerintahan saat ini harus menerapkan kebijakan efisiensi anggaran demi menjaga stabilitas fiskal. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan adanya jurang yang makin lebar antara kehidupan rakyat kecil dan fasilitas yang diterima para pejabat negara.
Bagi sebagian besar keluarga miskin di Indonesia, uang Rp50 juta setara dengan biaya hidup bertahun-tahun. Kontras ini yang membuat publik mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah dengan realitas pengeluaran untuk pejabat negara.
Adies beralasan bahwa beban kerja DPR tidak hanya menghadiri rapat, tetapi juga mencakup pembahasan anggaran hingga penyusunan legislasi. Meski begitu, suara kritis masyarakat menilai bahwa kebijakan tunjangan DPR berisiko mengikis rasa keadilan sosial, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih menekan kalangan bawah.
