![](https://ulanda.id/wp-content/uploads/2025/04/@utinews-1.gif")
ULANDA.ID I Bone bolango. Sabtu, 26 April 2025 – Bone Bolango – Peristiwa viral yang memperlihatkan jenazah diangkut menggunakan mobil pribadi karena tidak dilayani ambulans RSUD Tombulilato, Kabupaten Bone Bolango, menuai reaksi keras dari DPRD setempat. Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango, Faisal Mohie, mengungkapkan kegeramannya dan menyayangkan insiden yang dianggap mencoreng citra pelayanan kesehatan daerah. Ia menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap kejadian tersebut.
“Kami akan mengundang pihak rumah sakit dan keluarga pasien agar mendapatkan penjelasan lebih detail dan tidak simpang siur,” ujar Faisal kepada Ulanda News. Komisi III DPRD dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat pada Senin, 28 April 2025. Langkah ini diambil untuk mengungkap secara transparan kronologi serta tanggung jawab yang harus diemban oleh pihak terkait.
Menurut Faisal, jika terbukti bahwa kejadian tersebut terjadi karena kelalaian pihak RSUD Tombulilato, maka pihak rumah sakit harus bertanggung jawab penuh. Ia menekankan bahwa insiden kemanusiaan seperti ini tidak boleh selesai hanya dengan permintaan maaf. “Jangan menganggap persoalan seperti ini hanya berakhir dengan mengakui kesalahan dan minta maaf,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur RSUD Tombulilato, Mulyadi Maksum, telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada keluarga pasien dan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pada saat kejadian, salah satu ambulans mengalami kendala teknis. Sementara itu, sopir ambulans tidak bisa dihubungi, dan keberadaan kunci ambulans tidak diketahui, sehingga layanan pengantaran jenazah tidak dapat dilakukan.
Pernyataan Mulyadi ini memicu respons negatif dari masyarakat, terutama di media sosial, yang menilai buruk sistem koordinasi dan manajemen rumah sakit. Komisi III DPRD Bone Bolango pun menekankan bahwa insiden ini menjadi alarm bagi sistem pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, agar segera dibenahi dan tidak terulang kembali di masa mendatang.
DPRD Bone Bolango berjanji akan mengawal proses klarifikasi dan meminta rumah sakit melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah-langkah perbaikan, termasuk peningkatan SOP dan tanggung jawab personel rumah sakit, dinilai sebagai hal yang wajib dilakukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan di daerah tersebut..(**)
