Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
BeritaDaerahDPRD Provinsi Gorontalo

DPRD Desak Evaluasi Total Saham Pemprov di Bank BSG, La Ode Minta Gubernur Gelar Rapat dengan Seluruh Kepala Daerah

30
×

DPRD Desak Evaluasi Total Saham Pemprov di Bank BSG, La Ode Minta Gubernur Gelar Rapat dengan Seluruh Kepala Daerah

Sebarkan artikel ini

ULANDA.ID I Gorontalo, 10 April 2025 – Polemik terkait tidak adanya perwakilan dari Provinsi Gorontalo dalam jajaran direksi dan komisaris Bank SulutGo (BSG) terus menuai respons keras dari berbagai pihak. Kali ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin menyuarakan dukungan penuh terhadap sikap para kepala daerah yang kecewa atas keputusan tersebut.

Tak hanya itu, La Ode Haimudin yang juga Sekeretaris Dpd Pdi Perjuangan Provinsi Gorontalo  itu mendesak Gubernur Gorontalo untuk segera mengambil langkah konkret dengan menggelar rapat bersama seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo guna membahas permasalahan ini secara menyeluruh.

“Kami meminta Gubernur Gorontalo untuk duduk bersama seluruh kepala daerah dalam satu forum resmi. Ini bukan hanya persoalan representasi, tapi juga menyangkut martabat dan kepentingan daerah,” tegas La Ode Haimudin.

La Ode menilai, langkah evaluatif harus segera dilakukan, termasuk mempertimbangkan kembali kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Gorontalo di Bank BSG. Jika perlu, lembaga legislatif mendorong agar saham tersebut ditarik, bila aspirasi dan kepentingan daerah terus diabaikan oleh manajemen bank.

“DPRD mendesak Gubernur untuk melakukan evaluasi total terhadap kerja sama ini. Jika Gorontalo terus dipinggirkan, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tetap menjadi bagian dari kepemilikan saham di Bank BSG,” lanjutnya.

Sebelumnya, Walikota Gorontalo, Bupati Boalemo dan  Bupati Kabupaten Gorontalo juga telah mengancam akan menarik saham daerahnya dari Bank BSG sebagai bentuk protes terhadap tidak adanya keterwakilan Gorontalo dalam struktur manajemen bank tersebut.

Langkah-langkah tegas ini dinilai penting untuk menjaga prinsip keadilan dan pemerataan dalam pengelolaan institusi keuangan daerah yang semestinya menjadi milik bersama dan mewakili seluruh pemegang saham secara proporsional.(Ra/81).

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *