ULANDA.ID — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhamad Femmy Udoki, menyoroti dua persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, yakni bantuan jamban sehat dan penanganan banjir.
Dalam reses masa sidang ketiga tahun 2024–2025 yang digelar pada Selasa, 1 Juli 2025, Femmy menjelaskan bahwa bantuan jamban sehat sebelumnya pernah dialokasikan untuk warga Botubarani. Namun, bantuan tersebut dialihkan ke wilayah lain.
“Sebenarnya Bapak Amran Mustapa saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Bone Bolango telah mengalokasikan bantuan jamban sehat untuk Botubarani. Tapi, sembilan unit jamban tersebut dialihkan ke Kecamatan Kabila dan penerimanya pun diganti,” ungkap Femmy.
Ia menyebut telah menelusuri data bantuan tersebut dan memastikan bahwa saat ini tidak ada lagi alokasi untuk Botubarani.
Femmy berjanji akan mengupayakan kembali bantuan tersebut melalui pembahasan perubahan anggaran. Menurutnya, jika memungkinkan, bantuan jamban sehat akan diperjuangkan dalam usulan pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo.
“Sejauh ini, program bantuan jamban sehat belum tersedia di tingkat provinsi. Tapi saya akan koordinasikan dengan dinas teknis agar bisa dialokasikan di perubahan anggaran,” jelasnya.
Kewenangan Pemerintah Jadi Tantangan
Femmy juga mengedukasi masyarakat terkait pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengadaan program, terutama untuk kebutuhan dasar seperti infrastruktur sanitasi dan air bersih.
“Perlu dipilah mana tanggung jawab provinsi, dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten. Ini penting agar aspirasi masyarakat tidak salah arah,” ucapnya.
Soal Banjir, Femmy Sudah Hubungi Balai Sungai
Selain masalah sanitasi, warga juga mengeluhkan ancaman banjir yang terus menghantui desa mereka setiap musim hujan. Femmy menyebut dirinya sudah menghubungi pihak Balai Sungai.
“Balai Sungai sudah kami ajak komunikasi. Mereka meminta proposal resmi yang ditandatangani bupati. Ini sudah kami sampaikan, tinggal dilengkapi foto wilayah terdampak banjir,” katanya.
Femmy menambahkan bahwa dengan keterbatasan anggaran pemerintah saat ini, semua usulan harus berdasarkan skala prioritas. Namun, untuk menjangkau dukungan dari pemerintah pusat, diperlukan pengajuan proposal yang juga ditandatangani gubernur.
“Kami akan perjuangkan masalah banjir ini ke pusat melalui jaringan DPR RI dari PAN. Mereka siap membantu asalkan syarat administrasi lengkap,” tegasnya.
