ULANDA.ID – Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik untuk penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Gorontalo Tahun 2025. Rabu, (30/7/2025) di Aula DPMPTSP.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai hasil verifikasi bersama Kementerian PAN-RB melalui rapat daring. Selama forum berlangsung, sejumlah saran dan masukan dari masyarakat ikut mewarnai jalannya diskusi, khususnya mengenai peningkatan sarana dan prasarana seperti aksesibilitas, kenyamanan ruangan, hingga kemudahan sistem layanan digital. Mayoritas peserta menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembentukan MPP karena diyakini akan mempermudah proses birokrasi, membuat pelayanan terasa lebih cepat, nyaman, tidak berbelit, dan ramah pengguna terutama bagi masyarakat Kota Gorontalo.
Menanggapi masukan tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo menyampaikan komitmen bahwa pembenahan sarana dan prasarana menjadi perhatian utama, dengan target pelaksanaan perbaikan di tahun mendatang. Gedung Belle Lembui dipilih sebagai lokasi utama MPP, dinilai strategis dan representatif. Saat ini telah terinventarisir 31 instansi pemerintah yang akan bergabung mulai dari instansi vertikal, perangkat daerah, hingga unit pengelola layanan masyarakat. Total jenis layanan publik yang akan diintegrasikan mencapai 272 layanan, di mana seluruh layanan tersebut telah didukung kesiapan teknis maupun administratif dari masing-masing instansi/penyelenggara.
Ridwan Akasse selaku Kepala DPMPTSP saat diwawancarai mengungkakan kalau MPP ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan layanan maupun dapat lebih memudahkan pemerintah kota dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Terkait sarana dan prasarana ini juga sementara kami benahi. Karena, salah satu keberhasilan di dalam pelayanan publik itu adalah bagaimana kita menyiapkan pelayanan itu secara mudah, cepat, nyaman dan tidak berbelit-belit, jelas Ridwan. Rabu (30/7/2025).
Forum kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara dan dokumen hasil kesepakatan, sebagai syarat wajib dalam pengajuan ke Kementerian PAN-RB. Proses pelaksanaan MPP saat ini masih dalam tahap sosialisasi, komunikasi antar-stakeholder, dan persiapan teknis sebelum operasional penuh ditargetkan berjalan tahun depan.
Kata Ridwan, Pemerintah berharap hadirnya MPP di Kota Gorontalo dapat menjadi percontohan pelayanan publik yang modern, terintegrasi, dan mendekatkan masyarakat pada akses layanan berkualitas.
Kegiatan ini diadakan dengan menghadirkan berbagai perwakilan instansi pemerintah, pihak vertikal, UMM, UMD, serta unsur masyarakat. Dalam forum, dipaparkan pentingnya penyelenggaraan MPP untuk meningkatkan mutu pelayanan dan sesuai dengan regulasi terbaru.
