ULANDA.ID — Ketidakhadiran PT Pabrik Gula (PG) Gorontalo dalam rapat bersama DPRD Kabupaten Boalemo pada Kamis (17/7/2025) menuai kecaman dari Fraksi Partai NasDem. Arman Naway, Wakil Ketua Komisi III DPRD Boalemo, menyebut ketidakhadiran itu sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga negara.
“Tidak ada warga negara yang lebih tinggi dari konstitusi. Ketika DPRD mengundang dan perusahaan menolak hadir, maka itu sama saja dengan melawan kehendak rakyat,” ujar Arman di ruang Fraksi NasDem DPRD Boalemo.
Ketidakhadiran PT PG Gorontalo dijelaskan melalui surat resmi bertanggal 16 Juli 2025 yang ditandatangani oleh HRD & GA Manager, Marthen Turu’allo. Dalam surat bernomor GM/VII/25/001/AE itu, perusahaan berdalih tidak dapat menghadiri rapat karena kesibukan pekerjaan yang telah terjadwal serta proses giling yang sedang berlangsung di pabrik.
Namun, alasan tersebut tidak diterima oleh DPRD. Arman menilai sikap perusahaan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
“Surat itu tidak hanya mengecewakan, tapi mencerminkan arogansi terhadap lembaga publik. DPRD tidak hanya berfungsi mengundang, tapi juga mengawasi kepentingan rakyat,” tegasnya.
Menindaklanjuti polemik ini, Fraksi NasDem mendesak Ketua DPRD Boalemo untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut seluruh aktivitas PT PG Gorontalo, khususnya yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan infrastruktur daerah.
“Kalau perlu bentuk Pansus untuk membongkar semua persoalan. Apalagi hingga kini Boalemo belum menerima manfaat nyata dari keberadaan pabrik, kecuali jalan rusak dan kerugian lingkungan,” ujar Arman.
Ia juga mengingatkan bahwa undangan dari DPRD bersifat konstitusional dan wajib dihormati. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Ini bukan undangan pribadi, melainkan mandat konstitusi. Tidak ada alasan untuk mengabaikannya,” tutup Arman.
