Fraksi PPP Soroti Soal Pencapaian PAD, Evaluasi Kinerja BUMD Dan OPD

ULANDA.ID — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Gorontalo menilai realisasi kinerja keuangan dari pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 tetap menunjukkan stabilitas fiskal. Namun, sejumlah catatan strategis dinilai perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran ke depan.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP, Sri Darsianti Tuna, dalam sidang paripurna ke-26 yang digelar di ruang utama DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (16/6/2025).

“Fiskal kita memang terjaga, namun beberapa sektor masih menunjukkan performa yang kurang maksimal dan perlu evaluasi strategis,” ujar Darsianti.

Ia menyebutkan tiga fokus utama dalam catatan strategis fraksinya, yakni kinerja PAD dan potensi sektor, kinerja BUMD, serta efektivitas OPD.

Pada aspek PAD, Fraksi PPP memberikan apresiasi terhadap capaian realisasi PAD sebesar Rp538 miliar atau 104,19 persen. Namun, mereka menyoroti masih minimnya kontribusi dari sektor retribusi di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.

“Pemerintah perlu melakukan reformasi sistem pengelolaan PAD dan menggali potensi baru yang berbasis sumber daya lokal,” tegasnya.

Terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), fraksinya menekankan pentingnya evaluasi terhadap kinerja PT Gorontalo Fitrah Mandiri yang selama ini dinilai belum optimal.

“BUMD tidak seharusnya menjadi beban APBD melalui penyertaan modal semata. Kita mendorong agar mereka bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” lanjut Darsianti.

Di sisi lain, capaian serapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai bervariasi. Beberapa dinas seperti Dinas Pertanian (35%) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (47%) menunjukkan kinerja serapan anggaran yang rendah. Sementara sektor pendidikan dan kesehatan dinilai lebih stabil, meskipun RSUD Ainun mengalami tantangan dengan realisasi belanja modal yang hanya mencapai 66 persen.

Fraksi PPP juga memberikan sejumlah rekomendasi tambahan, di antaranya:

• Peningkatan kualitas belanja modal agar lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

• Diversifikasi sumber PAD dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

• Optimalisasi pemanfaatan SILPA untuk program ekonomi produktif.

• Fokus pada evaluasi program prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

• Dorongan investasi strategis melalui penyertaan modal daerah dan kemitraan dengan sektor swasta.

“Kami berharap semua catatan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembenahan dalam menyusun APBD tahun berikutnya agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.