Gorontalo Fasilitasi Jalan Tengah Konflik Tambang

ULANDA.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen menyelesaikan persoalan pertambangan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan tambang di wilayah Bone Bolango dan Pohuwato melalui pendekatan dialog dan keadilan berimbang.

Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jumat (17/5/2025), di Rumah Jabatan Gubernur.

Pertemuan tersebut melibatkan Bupati Bone Bolango Ismet Mile, Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, serta jajaran manajemen dua perusahaan tambang besar: PT Gorontalo Minerals dan PT Pani Gold.

Kompromi untuk Kepentingan Bersama

Dalam konferensi pers seusai rapat, Gubernur Gusnar menegaskan bahwa pemerintah daerah mengambil peran sebagai jembatan penghubung antara kepentingan masyarakat penambang lokal dengan pihak investor.

“Kami tidak memihak, tetapi kami mendorong solusi yang adil. Masyarakat harus tetap mendapat ruang untuk hidup, dan investasi harus tetap berjalan sesuai aturan,” ujar Gusnar.

Forkopimda, lanjutnya, merekomendasikan agar PT Gorontalo Minerals memberi ruang sementara bagi aktivitas penambangan rakyat di lokasi eksisting hingga ada keputusan teknis dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM.

Dialog Terbuka Didorong di Pohuwato

Sementara itu, dinamika di Pohuwato juga menjadi perhatian. PT Pani Gold telah memberikan kompensasi kepada sebagian penambang rakyat, namun masih ada sekitar 120 orang yang belum menyepakati nilai tali asih.

“Forkopimda mendesak agar proses komunikasi dibuka kembali. Ini bukan soal menang atau kalah, melainkan tentang membangun rasa keadilan,” kata Gusnar.

Ia menambahkan, pendekatan persuasif dan musyawarah menjadi kunci menghindari potensi konflik yang lebih luas, sekaligus menjaga stabilitas investasi di sektor pertambangan Gorontalo.

Sinergi Lintas Pihak untuk Penyelesaian Jangka Panjang

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Wardoyo Pongoliu, Kepala Badan Kesbangpol Imran Bali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Fayzal Lamakaraka, serta Tim Komunikasi Gubernur Supriyatno Radjak dan Noval Abdussamad.

Pemerintah berharap proses dialog ini menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan.