ULANDA.ID — Program Sekolah Rakyat (SR) yang baru diluncurkan Pemerintah Pusat menghadapi hambatan dalam minggu-minggu awal pelaksanaannya. Di Yogyakarta, seorang guru agama di SR Menengah Atas 19 Sonosewu dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri ke instansi asal, yakni Kementerian Agama (Kemenag). Meski belum disetujui secara resmi, kabar ini menyoroti kompleksitas koordinasi lintas kementerian dalam mendukung pendidikan berasrama bagi peserta didik rentan.
“Masih dalam proses. Guru itu mengajukan ke pusat, tapi belum ada tembusan ke kami,” ujar Kepala Sekolah SRMA 19 Sonosewu, Agus Ristanto, Senin (4/8/2025).
Agus menjelaskan, sampai saat ini pihak sekolah belum menerima Surat Keputusan (SK) resmi dari Kemenag. Secara administrasi, jumlah pengajar masih tetap 22 orang, terdiri dari 19 guru mata pelajaran dan 3 guru agama dari berbagai keyakinan.
“Kalau mundurnya disetujui, Kemenag sudah siapkan penggantinya. Jadi tidak akan kosong,” tegas Agus.
Program SR menerapkan sistem rekrutmen unik karena melibatkan dua kementerian sekaligus. Kementerian Sosial (Kemensos) bertanggung jawab atas perekrutan guru mata pelajaran, sementara guru agama di bawah kewenangan Kemenag.
“Saya sendiri direkrut oleh Kemensos lewat seleksi nasional. Di DIY, hanya dua yang lolos jadi kepala sekolah,” jelas Agus.
Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara ketat. Dari 600 peserta yang mengikuti ujian tambahan, hanya 159 orang berhasil lolos ke tahap akhir.
Sekolah Rakyat menggunakan pendekatan pendidikan berasrama. Kehidupan sehari-hari siswa diatur secara menyeluruh, dari jadwal makan bersama hingga aktivitas pembentukan karakter.
“Kami pernah ikut pelatihan di Bintaro. Nanti guru juga akan ikut retret. Sistemnya menekankan kedisiplinan,” tambah Agus.
Sementara itu, Sekolah Rakyat di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, turut menghadapi persoalan serupa. Kepala SRMP 24 Gowa, Anwar, menyampaikan bahwa empat siswa tidak hadir tanpa pemberitahuan, sementara dua guru memilih mundur karena kendala jarak.
“Salah satu guru dari Yogyakarta mengundurkan diri karena alasan keluarga. Istrinya ASN, dan jaraknya terlalu jauh,” kata Anwar, Selasa (5/8).
Kemensos, lanjut Anwar, telah merespons situasi ini dengan membuka seleksi tahap dua. Namun, proses perekrutan masih menunggu regulasi resmi.
“Guru aktif saat ini hanya sembilan dari kebutuhan 12 orang. Beban mengajar jadi meningkat,” ujar Anwar.
Program Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, khususnya kelompok Desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).
Dengan sistem pendidikan terpadu—pembelajaran formal pada siang hari dan pembinaan karakter pada malam hari—program ini juga memperkuat aspek keagamaan, kepemimpinan, dan keterampilan hidup.
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 126/HUK/2025, program Sekolah Rakyat akan dijalankan di 100 lokasi rintisan pada Tahun Ajaran 2025/2026. Sebanyak 63 titik memulai matrikulasi pada 14 Juli 2025, sedangkan 37 titik lainnya akan menyusul pada akhir bulan yang sama.
Di Jakarta, tiga lokasi rintisan yang ditetapkan antara lain: Sentra Handayani, Sentra Mulya Jaya, dan Pusdiklatbangprof Kemensos Margaguna.
Sekolah Rakyat 2025, pengunduran diri guru, program pendidikan Prabowo, sekolah berasrama, pendidikan untuk miskin ekstrem, Kemensos, Kemenag, Sekolah Rakyat Gowa, Sekolah Rakyat Yogyakarta.
