ULANDA.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan Kota Gorontalo, Hamzah Muslimin, melaksanakan reses terakhir masa sidang ketiga tahun 2024–2025 dengan menemui warga Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Senin (30/6/2025).
Reses politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini turut dihadiri Lurah Liluwo, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Dinas PUPR. Dalam pertemuan tersebut, Hamzah menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan selama masa reses.
“Reses ini adalah waktu masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah mereka secara langsung. Kami hadir untuk mendengarkan dan memperjuangkan di tingkat provinsi,” ujar Hamzah.
Dalam kesempatan itu, Hamzah menyoroti besarnya kebutuhan dukungan bagi pelaku UMKM di Gorontalo. Menurutnya, bantuan yang selama ini hanya berkisar Rp1 juta dinilai tidak memadai untuk mendorong pertumbuhan usaha.
“Satu juta rupiah tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan keluarga, apalagi di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Saya mengusulkan agar bantuan ditingkatkan menjadi minimal Rp2,5 juta, bahkan idealnya Rp5 juta per pelaku usaha,” tegas Hamzah.
Pengusaha yang juga mantan Ketua HIPMI Kota Gorontalo ini mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Selain peningkatan bantuan UMKM, Hamzah juga menyarankan agar Pemerintah Provinsi mengembangkan program pelatihan kerja pemuda dengan skema penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya Jepang.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur. Jika anak-anak kita dikirim untuk bekerja di Jepang selama tiga tahun dengan gaji antara Rp20 juta sampai Rp25 juta per bulan, mereka pasti akan kembali dengan pengalaman dan modal usaha. Ini bisa mengubah nasib keluarga mereka,” jelasnya.
Hamzah meyakini bahwa penguatan sektor UMKM dan pemberdayaan tenaga kerja muda adalah kunci untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Gorontalo. Ia pun mengingatkan bahwa setiap tahun, jumlah lulusan SMA sederajat di provinsi ini mencapai 18 ribu orang.
“Pertanyaannya, mau kita kemanakan mereka? Pemerintah harus mulai memikirkan solusi konkret dan berkelanjutan,” tutupnya.
