ULANDA.ID – Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Boalemo kembali memicu kritik keras dari DPRD. Ketua Fraksi Demokrat Hardi Syam Mopangga mengecam keras kebijakan anggaran yang dianggap tidak adil dan mengabaikan aspirasi masyarakat luas.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Boalemo Senin (11/8), Hardi membeberkan data resmi Dinas Pekerjaan Umum yang menunjukkan hilangnya sejumlah program aspirasi anggota dewan dari APBD induk saat terjadi pergeseran anggaran.
“Aspirasi anggota DPRD yang sudah tertuang dalam APBD induk justru hilang saat pergeseran anggaran pertama dan kedua. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat,” tegas Hardi.
Hardi mengungkapkan, alokasi dana sebesar Rp25 miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) nyaris sepenuhnya disalurkan ke Kecamatan Paguyaman, wilayah asal Bupati Boalemo.
“PAD adalah kontribusi seluruh kecamatan di Boalemo, sehingga setiap kecamatan berhak menerima bagian yang adil,” ucap Hardi dengan nada tegas.
Praktik alokasi anggaran seperti ini, menurut Hardi, jelas melanggar prinsip pemerataan dan keadilan yang diatur dalam Permendagri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024.
Menanggapi ketimpangan ini, Fraksi Demokrat mengancam akan menarik diri dari pembahasan APBD Perubahan jika tidak ada perbaikan dalam alokasi anggaran. Hardi meminta agar pembagian anggaran berikutnya merata untuk tujuh kecamatan di Boalemo, bukan hanya memprioritaskan satu wilayah secara berlebihan.
“Sikap ini kami ambil demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pembangunan di Boalemo berjalan adil,” pungkas Hardi.
Menyambut kritik keras tersebut, tokoh masyarakat Boalemo, Sofyan Ambo, memberikan dukungan penuh kepada DPRD. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap perubahan anggaran 2025 agar tidak merugikan sebagian wilayah.
“Saya berharap para anggota DPRD Boalemo dari dapil 1 dan dapil 2 memperjuangkan pembangunan secara merata. Boalemo adalah milik kita bersama, dan janji saat kampanye harus ditepati,” tegas Sofyan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada kebijakan anggaran yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan pembangunan tidak hanya terfokus pada satu kecamatan saja.
