ULANDA.ID — Pemerintah telah memastikan bahwa upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia (HUT ke-80 RI) pada 17 Agustus 2025 akan dilaksanakan di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagaimana tradisi yang dimulai tahun sebelumnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah membentuk panitia nasional untuk penyelenggaraan HUT ke-80 RI.
“Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta,” kata Hasan di Kantor PCO, Rabu (16/7/2025).
Tahun Lalu Digelar di IKN, Kini Kembali ke Jakarta
Tahun 2024 menjadi momen bersejarah ketika Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya menggelar upacara kenegaraan HUT RI di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah bahkan sempat menyatakan bahwa peringatan HUT RI akan dilakukan secara permanen di IKN sebagai simbol perpindahan pusat pemerintahan.
Namun, keputusan tahun ini kembali menunjuk Jakarta sebagai lokasi utama memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen pemerintahan baru terhadap keberlanjutan proyek IKN.
Isu Politik: Hubungan Prabowo dan Jokowi Diuji?
Langkah ini memunculkan spekulasi apakah Presiden Prabowo Subianto tetap akan melanjutkan proyek strategis IKN yang menjadi warisan utama Presiden Jokowi.
Padahal, selama masa kampanye dan transisi, Prabowo kerap menyatakan komitmen untuk melanjutkan IKN dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan kenegaraan, termasuk peringatan HUT RI.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Istana Kepresidenan terkait alasan pemindahan lokasi upacara dari IKN kembali ke Jakarta.
Panitia Sudah Dibentuk, Persiapan Dimulai
Mensesneg Prasetyo Hadi disebut telah membentuk Panitia Nasional Peringatan HUT ke-80 RI. Meski demikian, belum diungkap lebih lanjut apakah akan ada seremoni simbolis di IKN sebagai bagian dari perayaan.
“Kita tunggu saja pengumuman resminya, yang pasti pusat peringatan tetap di Jakarta,” ujar Hasan Nasbi.
IKN Masih Jadi Prioritas atau Tidak?
Keputusan ini menjadi titik penting dalam mengamati sejauh mana IKN akan tetap menjadi prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Apakah perubahan ini bersifat teknis, simbolis, atau mencerminkan arah kebijakan yang berbeda?
Pengamat menilai, sinyal ini penting ditafsirkan secara cermat oleh publik dan media sebagai bagian dari dinamika transisi pemerintahan.
