ULANDA.ID I Gorontalo, 9 April 2025 — Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo yang tidak menyertakan satu pun perwakilan dari Provinsi Gorontalo dalam jajaran komisaris menuai kekecewaan mendalam dari berbagai pihak. Kritik keras disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ikbal Alaydrus, yang juga merupakan politisi Partai Gerindra.
Dalam pernyataannya, Ikbal menilai keputusan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan korporasi yang telah lama dirasakan Gorontalo sebagai salah satu pemegang saham Bank SulutGo.
“Gorontalo bukan penumpang di Bank SulutGo. Kita adalah pemilik saham, penyumbang aset, dan bagian sah dari struktur korporasi ini. Tapi hari ini, kita diperlakukan seperti penonton yang tak punya suara,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (09/04/2025).
Ikbal menekankan bahwa absennya representasi Gorontalo bukan sekadar persoalan posisi, namun menyangkut harga diri daerah serta hak atas keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Menurutnya, hal ini mencerminkan arogansi manajemen serta melemahnya semangat kemitraan yang seharusnya menjadi dasar hubungan antardaerah dalam entitas perbankan tersebut.
“Jika kehadiran kita hanya dianggap formalitas, maka wacana menarik seluruh penyertaan modal dari Bank SulutGo adalah langkah yang sah dan rasional. Kita perlu berpikir realistis: kenapa kita harus terus menyokong institusi yang menafikan eksistensi kita?” tambahnya.
Sebagai respons terhadap situasi ini, Ikbal mendorong para kepala daerah di Provinsi Gorontalo untuk mempercepat pembahasan pembentukan bank daerah sendiri, yang lebih mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kedaulatan ekonomi lokal.
“Sudah saatnya Gorontalo berdiri di atas kaki sendiri dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kita punya sumber daya, kita punya kapasitas, tinggal kemauan politik yang harus disatukan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, yang menilai Gorontalo sudah saatnya mengambil langkah strategis dalam menentukan arah sistem keuangan daerah yang lebih berkeadilan dan mandiri.(**).
