Israel Gempur Gaza Usai Trump Tinggalkan Timur Tengah

ULANDA.ID – Militer Israel resmi melancarkan operasi militer skala besar di Jalur Gaza, hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakhiri kunjungannya ke wilayah Timur Tengah, tanpa menghasilkan kesepakatan gencatan senjata.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyebut kampanye tersebut sebagai bagian dari Operasi Gideon’s Chariots, yang bertujuan mengalahkan Hamas dan membebaskan sandera.

Serangan ini menandai dimulainya fase baru dalam konflik yang telah berlangsung sejak Oktober 2023.

“IDF meluncurkan serangan udara besar-besaran dan mengerahkan pasukan darat untuk merebut wilayah strategis di Gaza,” kata pernyataan resmi IDF, dikutip dari media internasional.

Targetkan Hamas, Warga Sipil Jadi Korban

IDF mengklaim operasi militer ini bertujuan memukul mundur kelompok bersenjata dan mencegah penyalahgunaan bantuan kemanusiaan oleh kelompok teroris. Namun, laporan dari Gaza menunjukkan banyak korban jiwa, terutama di wilayah Jabalya dan Khan Younis.

Netanyahu menyatakan bahwa Israel berkomitmen untuk menghancurkan Hamas, seraya terus memperluas kendali militer di wilayah tersebut. “Kami akan terus menggempur sampai tujuan tercapai,” ujarnya.

Trump Usulkan Zona Kebebasan di Gaza

Sementara itu, Donald Trump mengusulkan pembentukan “zona kebebasan” di Gaza yang dikelola oleh Amerika Serikat. Dalam kunjungannya ke Qatar, ia menyebut rencana tersebut sebagai solusi kemanusiaan atas krisis yang memburuk.

“Saya punya konsep untuk Gaza, menjadikannya zona kebebasan dan membiarkan AS terlibat langsung dalam pengelolaan wilayah itu,” kata Trump kepada media.

Namun, usulan Trump tidak menghentikan intensitas serangan. Ketegangan antara Washington dan Tel Aviv pun mencuat, terutama setelah Trump secara terbuka mengakui bahwa banyak warga Gaza mengalami kelaparan.

Kondisi Kemanusiaan Memburuk

Badan-badan PBB menyampaikan keprihatinan atas krisis kemanusiaan yang makin parah. Lebih dari 436.000 warga dilaporkan mengungsi sejak Maret 2025. Organisasi kemanusiaan mengungkap bahwa satu dari lima warga Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan ekstrem.

Blokade total Israel terhadap Gaza yang telah berlangsung hampir tiga bulan menyebabkan minimnya akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan medis. Sejumlah pihak menilai strategi ini melanggar hukum internasional karena menggunakan kelaparan sebagai alat perang.

Yayasan Bantuan Baru Didukung AS-Israel

Sebagai alternatif pengiriman bantuan, AS dan Israel mendirikan Yayasan Kemanusiaan Gaza, yang akan mengatur jalur distribusi logistik secara ketat, menggantikan peran lembaga PBB. Jake Wood, direktur yayasan, menyebut Israel telah menyetujui masuknya bantuan dalam jumlah terbatas, meski belum jelas waktu pelaksanaannya.

Korban Terus Bertambah

Kementerian Kesehatan Palestina mencatat lebih dari 53.000 korban tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, sejak dimulainya konflik pada 7 Oktober 2023. Serangan awal yang dilakukan Hamas terhadap Israel kala itu menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 warga.

Meski tekanan internasional meningkat, Pemerintah Israel tetap melanjutkan operasi militer, dengan Netanyahu menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan upaya strategis untuk memaksa migrasi penduduk Gaza keluar dari wilayah kantong tersebut.(**)