Ulanda.id – Polres Pohuwato bersama Bulog memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga beras melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Desember 2025.
Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sebanyak 36 ton beras SPHP telah disalurkan sejak 11 Agustus 2025 dan akan terus berlanjut hingga Desember 2025. Penyaluran dilakukan melalui 27 titik yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pohuwato, mencakup delapan wilayah polsek. Pasokan beras SPHP ini didapatkan langsung dari Bulog untuk memastikan ketersediaan hingga akhir tahun.
Kapolres Pohuwato AKBP Busroni, melalui Kasatbinmas AKP Riyanto Hadi, menegaskan bahwa program ini digerakkan untuk mencegah harga beras di pasaran semakin membebani masyarakat.
Polres Pohuwato berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, terutama dalam situasi yang membutuhkan perhatian khusus seperti saat ini. Kami bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan beras SPHP dapat diakses oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau, ujar AKP Riyanto Hadi, kamis (4/9/2025).
Harga beras SPHP ditetapkan sebesar Rp60 ribu per karung ukuran 5 kilogram. Untuk pemerataan, setiap warga dibatasi maksimal pembelian dua karung.
Penyaluran beras SPHP dilakukan setiap hari, menyesuaikan dengan agenda Polres dan polsek jajaran.
Penyaluran beras SPHP ini kami lakukan secara berkala dan terkoordinasi dengan baik. Kami juga melibatkan Bhabinkamtibmas di setiap desa untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, lanjut AKP Riyanto.
Dengan adanya program penyaluran beras SPHP ini, diharapkan dapat meredam gejolak harga beras di pasaran sekaligus menjaga stabilitas pangan di Kabupaten Pohuwato. Polres Pohuwato juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap tenang dalam menghadapi isu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kami akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Jika ada indikasi penimbunan atau praktik kecurangan lainnya, kami tidak akan segan untuk menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, pungkas AKP Riyanto Hadi.
