ULANDA.ID — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melakukan pemantauan udara terhadap lokasi-lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan langsung terhadap eskalasi karhutla yang kembali mengancam wilayah Sumatera di tengah musim kemarau.
Menggunakan helikopter, Kapolri meninjau sejumlah titik api yang terdeteksi melalui sistem pemantauan satelit. Ia mengakui bahwa masih terdapat beberapa area yang mengalami kebakaran aktif, sehingga penanganan berbasis udara seperti water bombing dan teknologi modifikasi cuaca (TMC) terus diintensifkan.
Kapolri menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa menunggu. Respons cepat menjadi keharusan mutlak guna mencegah meluasnya kebakaran ke wilayah permukiman atau area sensitif lainnya.
“Dari hasil pantauan udara, masih ada beberapa titik api aktif. Oleh karena itu, upaya pemadaman harus dilakukan secara maksimal, dan yang terpenting adalah memastikan tidak muncul hotspot baru, terutama dari unsur kesengajaan,” tegas Kapolri kepada wartawan.
Ia juga menyebut bahwa sinergi lintas sektor, mulai dari TNI, BNPB, hingga pemerintah daerah telah berjalan dalam mengendalikan kondisi di lapangan. Aplikasi monitoring kebakaran hutan juga terus diaktifkan untuk mendeteksi dini potensi titik api.
Selain upaya pemadaman, Jenderal Sigit juga menyoroti pentingnya pendekatan preventif. Menurutnya, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat agar tidak terjadi pembakaran lahan secara ilegal, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama karhutla di Riau.
“Pencegahan harus dimulai dari edukasi masyarakat. Tapi ketika sudah muncul unsur kesengajaan, maka langkah hukum harus tegas,” ujarnya.
Kapolri juga mengimbau seluruh jajaran di daerah untuk aktif melaporkan perkembangan di lapangan dan tidak ragu bertindak jika menemukan indikasi pelanggaran.
Jenderal Sigit memastikan bahwa aparat kepolisian akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti membakar hutan dan lahan, baik individu maupun korporasi. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku yang merusak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat.
“Instruksi kami jelas: tindak tegas pelaku pembakaran hutan. Tidak ada toleransi untuk tindakan yang merusak dan membahayakan,” tegasnya.
Langkah pengawasan langsung ini menjadi sinyal kuat dari Polri bahwa penanganan karhutla akan dilakukan secara serius dan terukur, dengan pendekatan terpadu mulai dari pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum.
