ULANDA.ID — Rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo membeli kendaraan dinas dengan nilai fantastis di tengah kampanye efisiensi anggaran memicu reaksi keras. Tak hanya menuai kritik dari publik, kebijakan ini juga mengejutkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, mengungkapkan bahwa pihak Kemendagri tak menyangka adanya pengadaan aset baru yang dinilai bertentangan dengan arahan Presiden.
“Ketika kami menyampaikan informasi soal pembelian mobil dinas senilai hampir Rp1 miliar, pihak Kemendagri tampak kaget. Langkah ini jelas berseberangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran,” ujar Wahyudin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (23/7).
Ia menilai keputusan tersebut tidak hanya tidak bijak, tetapi juga mencederai semangat pemulihan ekonomi nasional yang sedang diupayakan pemerintah pusat. Kebijakan pembelian mobil dinas mewah dinilai tidak relevan di tengah pengetatan belanja daerah dan imbauan penghematan anggaran.
Menurut Wahyudin, belanja kendaraan dinas di masa efisiensi merupakan bentuk pengambilan kebijakan yang tidak adaptif terhadap kondisi fiskal nasional.
“Kalau kita sedang diminta menahan belanja dan memprioritaskan kebutuhan rakyat, pembelian aset mewah senilai Rp1 miliar jelas tidak tepat,” tegasnya.
DPRD Gorontalo juga telah menyampaikan permintaan kepada Kemendagri agar memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Wahyudin berharap kementerian dapat mengeluarkan rekomendasi tegas agar Pemprov Gorontalo lebih berhati-hati dalam menyusun dan merealisasikan belanja APBD, khususnya untuk pengadaan barang bernilai tinggi.
Situasi ini menambah tekanan bagi Pemprov Gorontalo, terutama karena kebijakan tersebut muncul di saat kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah.
DPRD meminta agar penganggaran kendaraan dinas dievaluasi dan dikaji ulang, guna memastikan bahwa belanja pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan pada kenyamanan segelintir pejabat.
