Komisi IV DPRD Gorontalo Dorong Kebijakan Konkret untuk Pelestarian Bahasa Daerah

ULANDA.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo kembali menegaskan komitmennya terhadap pelestarian budaya lokal, khususnya dalam menjaga kelangsungan bahasa daerah. Hal ini tercermin dalam rapat kerja yang digelar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Gorontalo.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Komisi IV DPRD itu diarahkan pada penyusunan rancangan rekomendasi strategis sebagai bentuk dukungan nyata terhadap revitalisasi bahasa daerah di Gorontalo.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Moh. Ikbal Al Idrus, didampingi Koordinator Komisi La Ode Haimudin, Sekretaris Komisi IV Ghalieb Lahidjun, dan para anggota lainnya. Keterlibatan kedua OPD terkait dinilai sangat relevan, mengingat peran mereka dalam pendidikan dan pengarsipan budaya lokal.

Sekretaris Komisi IV, Moh. Abd. Ghalieb Lahidjun, menuturkan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rumusan penting, termasuk wacana penyusunan regulasi yang mewajibkan penggunaan bahasa daerah di lingkungan pendidikan.

Bahasa daerah seperti Gorontalo, Bonda, dan Bolango perlu terus dilestarikan, bukan hanya menjadi simbol, tapi juga dipraktikkan. Salah satu ide yang muncul adalah menetapkan hari khusus berbahasa daerah di sekolah-sekolah, ujar Ghalieb.

Tak hanya fokus di sektor pendidikan formal, Komisi IV juga mendorong penerapan bahasa daerah dalam lingkup birokrasi pemerintahan.

Kami akan mengusulkan agar penggunaan bahasa lokal menjadi bagian dari rutinitas di instansi pemerintah. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan kultural pemerintah daerah, tambahnya.

Menurutnya, pelestarian bahasa daerah merupakan langkah strategis dalam memperkuat identitas budaya Gorontalo, terutama di tengah tantangan globalisasi dan pengaruh bahasa nasional yang begitu kuat.

Ghalieb menegaskan bahwa hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen rekomendasi strategis yang diharapkan bisa menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan nyata.

Tujuannya agar bahasa Gorontalo dan bahasa lokal lainnya tidak hanya dipelajari, tetapi benar-benar hidup dan digunakan dalam interaksi sehari-hari, termasuk di sektor pelayanan publik dan pemerintahan, pungkasnya.