Korupsi Revitalisasi Danau Limboto Mulai Terkuak: Aliansi GERAK Siapkan “Jalan Tol” untuk KPK Menuju Gorontalo

ULANDA.ID I Gorontalo – Proyek revitalisasi Danau Limboto kembali menjadi sorotan setelah dugaan korupsi dalam pelaksanaannya mulai mencuat ke permukaan. Aliansi GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) menyatakan siap mengawal penuh penegakan hukum dan bahkan secara simbolik menyatakan tengah menyiapkan “jalan tol” bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung ke Gorontalo.

Proyek revitalisasi Danau Limboto yang digadang-gadang sebagai proyek strategis nasional untuk menyelamatkan danau yang kian kritis itu, kini berubah menjadi ladang polemik. Proyek yang menyedot anggaran ratusan miliar rupiah dari pusat dan daerah itu, diduga kuat diselewengkan dalam pelaksanaannya.

Dalam wawancaranya Bersama pewarta media ULANDA.ID, Kordinator Aliansi GERAK Provinsi Gorontalo Abdul Wahidin Tutuna, mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan temuan lengkap yang mengarah pada penyimpangan anggaran serta indikasi kuat praktik korupsi sistemik yang melibatkan beberapa oknum pejabat daerah dan rekanan pelaksana proyek.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara anggaran yang digelontorkan dengan progres revitalisasi di lapangan. Tak hanya lamban, banyak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, dan patut diduga terjadi mark-up besar-besaran. Kami siapkan jalan tol untuk KPK datang ke Gorontalo,” tegas Wahidin.

Pola Lama, Proyek Baru

Proyek revitalisasi Danau Limboto telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dan menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat Danau Limboto merupakan salah satu ekosistem penting di wilayah Gorontalo yang terancam hilang akibat sedimentasi, pendangkalan, serta kerusakan lingkungan di sekitarnya.

Namun, meski proyek telah berjalan dengan anggaran besar, dampak nyata yang dirasakan masyarakat masih minim. Bahkan, sebagian pekerjaan fisik disebut-sebut hanya bersifat simbolik.

Aliansi GERAK menyebut bahwa praktik korupsi dalam proyek ini bukan hal baru. Pola-pola pengadaan yang tidak transparan, penggunaan material di bawah standar, hingga proyek fiktif menjadi bagian dari rangkaian dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh masyarakat.

Dukungan Warga dan Dorongan untuk KPK

Masyarakat sekitar Danau Limboto juga mulai angkat suara. Sejumlah warga mengeluhkan dampak proyek yang tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka, dan bahkan menyebut bahwa sebagian pekerjaan justru merusak akses mereka ke danau.

“Dulu katanya danau akan dinormalisasi, dibuat tanggul, dan dibuat zona konservasi. Tapi yang kami lihat, yang dikeruk hanya sebagian, sisanya dibiarkan. Malah lebih kotor sekarang,” ujar seorang nelayan local yang diwawancarai oleh aliansi GERAK.

Aliansi GERAK mengklaim telah menyusun dokumen laporan awal yang akan dikirimkan ke KPK dalam waktu dekat. Mereka juga menggandeng sejumlah masyarakat untuk memperkuat jaringan pemantauan di lapangan.

“Kami tidak main-main. Ini bukan sekadar protes, ini peringatan. Uang negara dirampok atas nama lingkungan. Jika KPK perlu akses, kami akan bukakan semua. Data, saksi, hingga titik-titik kritis pekerjaan. Kami siap jadi tol bebas hambatan untuk pemberantasan korupsi,” ujar wahidin dalam penutup pernyataannya.

Pemda Belum Berkomentar

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. Beberapa upaya konfirmasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) belum membuahkan hasil.

KPK sendiri hingga saat ini belum menyatakan secara resmi akan membuka penyelidikan terkait proyek revitalisasi Danau Limboto. Namun jika tekanan publik dan bukti yang disodorkan cukup kuat, tak menutup kemungkinan lembaga anti-rasuah itu akan segera turun ke Gorontalo. (PresidenSyimalun/Ulanda.Id)