KPU Gorontalo Evaluasi Pilkada 2024, Indra Gobel Puji Kedewasaan Demokrasi

ULANDA.ID I Kota Gorontalo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo menggelar agenda evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal ini berlangsung pada Kamis (17/4/2025) dan turut dihadiri berbagai elemen strategis kota, mulai dari Forkopimda, jajaran KPU dan Bawaslu, eks anggota PPK dan PPS, hingga tokoh masyarakat.

Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, secara resmi membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi mendalam atas suksesnya penyelenggaraan Pilkada di Kota Gorontalo yang dinilai berjalan dengan lancar, aman, demokratis dan penuh kedewasaan.

“Pilkada adalah tonggak penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara, dari KPU hingga jajaran di tingkat bawah, yang telah menunjukkan integritas dan dedikasi tinggi,” ujar Indra.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan pasca-Pilkada. Menurutnya, momen Halal Bihalal menjadi ajang tepat untuk memperkuat tali silaturahmi dan sinergi lintas sektor dalam rangka mendukung kelanjutan pembangunan Kota Gorontalo.

“Dengan semangat gotong royong dan persatuan, kami bersama Wali Kota Adhan Dambea optimis membawa Kota Gorontalo ke arah yang lebih tertata, lebih sejahtera, dan lebih maju,” tegasnya.

Dalam sesi laporan, Ketua KPU Kota Gorontalo, Mario Nurkamiden, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya tahapan Pilkada 2024. Ia menyebut, penyelenggaraan tahun ini mencerminkan kematangan demokrasi yang patut dibanggakan.

“Dukungan dari Pemerintah Kota sangat besar, dan ini menjadi kunci utama lancarnya semua tahapan. Bahkan, situasi yang biasanya diwarnai gesekan, kali ini bisa dilalui dengan damai,” ungkap Mario.

Tak hanya itu, Mario menyoroti profesionalisme para ASN yang terlibat sebagai PPK dan PPS. Ia menyatakan mereka tetap menjunjung netralitas tinggi sepanjang proses berlangsung.

Mario juga mengungkap bahwa dari anggaran Pilkada yang dikucurkan, sekitar Rp6 miliar masih tersisa. Efisiensi ini, katanya, merupakan bentuk komitmen KPU untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan berdampak nyata pada masyarakat.

“Demokrasi yang kita jalankan tidak hanya tentang pemilu semata, tapi juga bagaimana hasilnya bisa memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga,” tutupnya.(**).