ULANDA.ID – Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bone Bolango menggelar Rembug Harian di kediaman Koordinator Bidang Perikanan, Zulkarnain Sahi, yang berlokasi di Pantai Tanjung Nostalgia, Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Rabu (10/9/2025).
Pertemuan ini difokuskan pada finalisasi program kerja KTNA di tingkat kabupaten hingga kecamatan, dengan tujuan menyelaraskan arah pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Bupati Ismet Mile dan Wakil Bupati Risman Tolingguhu (IRIS).
Ketua KTNA Bone Bolango, Faisal Mohie, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat tani dan nelayan.
“Dari hasil paparan bidang-bidang, terlihat jelas bahwa program KTNA tidak lagi bersifat umum, melainkan mengerucut langsung pada visi dan misi Pemerintahan IRIS sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Ini langkah maju bagi pembangunan daerah,” ujar Faisal.
Faisal menekankan pentingnya integrasi hasil rembuk KTNA ke dalam rencana strategis organisasi perangkat daerah (Renstra OPD) agar pelaksanaannya lebih efektif.
“Semua usulan KTNA harus dieksekusi oleh dinas teknis. Syukurlah, seluruh program yang dihasilkan relevan dan sejalan dengan RPJMD Bone Bolango,” jelasnya.
Selain itu, Faisal juga menyoroti sejumlah kendala yang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten, seperti perizinan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBU nelayan) dan pengelolaan sumber daya laut.
“Persoalan di luar ranah kabupaten akan kami koordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Ini penting agar petani dan nelayan mendapatkan kepastian serta akses yang lebih baik,” tegas Faisal yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Bone Bolango.
Menurut Faisal, sektor pertanian akan tetap menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan daerah. Karena itu, ia memastikan program pertanian akan memperoleh porsi strategis dalam berbagai dokumen perencanaan, mulai dari RKPD, Renstra, hingga RKA.
“Dinas Pertanian memahami betul bahwa dalam Pemerintahan IRIS, pertanian adalah sektor inti. Maka, ruang prioritas untuk sektor ini akan semakin besar dalam setiap rencana pembangunan,” pungkasnya.