Ledakan Diduga Picu Longsor, Fadjar Desak Investigasi DPRD

ULANDA.ID I Gorontalo, 14 Mei 2025 – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Penambang Rakyat di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo pada Rabu (14/5) berlangsung penuh semangat. Selain menyampaikan berbagai tuntutan, demonstrasi ini juga diwarnai dengan pengakuan mengejutkan dari penanggung jawab aksi, Fadjar Wartabone, terkait peristiwa longsor besar yang terjadi pada Juli 2024 lalu yang dicurigai ada unsur kesengajaan oleh pihak lain.

Dalam pernyataannya di hadapan anggota DPRD dan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan, Fadjar mengungkapkan bahwa sebelum terjadinya longsor yang menewaskan puluhan penambang, telah terjadi dua ledakan misterius di lokasi tambang.

“Ledakan pertama terjadi pada sore hari dan membuat para penambang yang berada di lokasi panik dan berlarian menyelamatkan diri. Kemudian malam harinya terjadi ledakan kedua yang jauh lebih besar, dan itu menyebabkan gunung terbelah,” ujar Fadjar.

Yang lebih mengherankan, lanjut Fadjar, belahan gunung akibat ledakan tersebut bahkan mampu melintasi sungai besar di area tambang. Hal itu, menurutnya, menunjukkan besarnya kekuatan ledakan dan menimbulkan dugaan adanya campur tangan dari pihak luar.

Fadjar pun mendesak DPRD dan khususnya Pansus Pertambangan untuk menyelidiki kembali secara mendalam peristiwa tersebut, bukan hanya dari sisi geologis, tapi juga kemungkinan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian.

“Tugas pansus tidak akan mudah, karena yang kami bicarakan bukan hanya soal tambang, tapi soal nyawa, soal tragedi yang mungkin ada faktor kesengajaan di baliknya,” tegasnya.

Aksi damai ini juga diisi dengan berbagai tuntutan lain terkait keadilan dalam pengelolaan tambang rakyat, peninjauan ulang perizinan perusahaan besar, dan revisi kebijakan daerah terkait wilayah pertambangan.

Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo sendiri menyatakan akan menampung seluruh aspirasi dan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli, pemerintah, dan aparat penegak hukum, dalam proses penyelidikan dan perumusan kebijakan ke depan.(**)