ULANDA.ID — Rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menganggarkan Rp4,1 miliar untuk pengadaan lima unit mobil dinas kembali menuai kritik. Kali ini, suara penolakan datang dari kalangan aktivis perempuan dan pemerhati anak, yang menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan sensitivitas terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses pendidikan anak-anak di wilayah tertinggal.
Mega Mokoginta, aktivis yang selama ini fokus pada isu perempuan dan anak, menyebut alokasi dana sebesar itu lebih tepat jika dialihkan untuk mendukung pendidikan anak-anak di pedesaan dan pesisir Gorontalo. Ia menyayangkan fokus anggaran yang menurutnya lebih berpihak pada kenyamanan pejabat, bukan kesejahteraan rakyat.
“Dengan dana Rp4,1 miliar, kita sebenarnya bisa membantu hampir 2.000 anak mendapatkan akses pendidikan layak selama setahun,” ujar Mega dalam keterangannya kepada media, Selasa (23/7).
Berdasarkan simulasi kebutuhan siswa sekolah dasar, Mega merinci bahwa biaya pendidikan tahunan per anak berkisar Rp2,1 juta. Jumlah tersebut mencakup seragam, perlengkapan sekolah, buku, transportasi harian, hingga biaya kegiatan dan iuran tahunan. Jika anggaran dialihkan, dampaknya akan terasa nyata bagi masa depan generasi muda Gorontalo.
“Anak-anak di pelosok masih kesulitan mendapatkan seragam, tas, bahkan ongkos ke sekolah. Tapi justru yang diutamakan pemerintah adalah pengadaan kendaraan dinas,” tambahnya dengan nada prihatin.
Mega menegaskan bahwa kritiknya bukan bermaksud menolak kebutuhan operasional pemerintahan, melainkan mendesak agar anggaran publik diarahkan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
“Saat banyak anak putus sekolah karena alasan ekonomi, mengalokasikan miliaran rupiah untuk mobil baru adalah ironi yang menyakitkan,” katanya.
Data dari Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah dasar di sejumlah desa pesisir masih tergolong rendah. Aktivis memperkirakan, jika kebijakan pengalihan anggaran ini diterapkan secara konsisten setiap tahun, dalam lima tahun ke depan lebih dari 10.000 anak di Gorontalo akan memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang memadai.
Sorotan terhadap kebijakan mobil dinas ini menambah panjang daftar kritik publik atas pengelolaan belanja daerah. Banyak pihak mendesak agar Pemprov Gorontalo meninjau ulang prioritas pembangunan, dengan menempatkan pendidikan sebagai pilar utama pengentasan kemiskinan jangka panjang.
Rp4,1 Miliar untuk Mobil Dinas, Aktivis: “Anak Gorontalo Butuh Sekolah, Bukan Mobil Baru”
