ULANDA.ID — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kerugian akibat praktik peredaran beras premium oplosan di Indonesia mencapai Rp99 triliun. Temuan tersebut diperoleh setelah Kementerian Pertanian memeriksa 268 merek beras di 10 provinsi melalui 13 laboratorium resmi.
“Ini total nilainya setelah kita kalikan dengan jumlah beras yang beredar. Angkanya tembus Rp99 triliun,” ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (16/7/2025).
Menurut Amran, praktik curang yang ditemukan bukan sekadar pengoplosan, tetapi juga pemalsuan mutu. Banyak beras curah hanya diganti kemasan lalu dipasarkan dengan label beras premium.
“Ada yang dioplos, ada juga yang hanya ganti kemasan. Semua itu beras curah, tapi dijual dengan harga premium,” jelasnya.
Amran menyatakan pihaknya berhati-hati dalam pengujian agar tidak memicu kesalahpahaman karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat penegak hukum segera bergerak menindaklanjuti laporan Mentan. Ia menilai praktik beras oplosan adalah kejahatan serius yang merugikan rakyat.
“Saya minta Polri dan Kejaksaan Agung segera usut tuntas. Ini bukan sekadar pelanggaran dagang, tapi menyangkut kerugian hingga triliunan rupiah dan menipu jutaan konsumen,” tegas Sahroni.
Ia menekankan bahwa pelaku—termasuk korporasi dan pihak yang meloloskan distribusi—harus diberikan hukuman yang setimpal.
Sahroni juga menyoroti aspek kesehatan dari kasus ini. Beras oplosan berpotensi membahayakan masyarakat karena kualitasnya tidak terjamin.
“Ini menyangkut makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari. Jika kualitasnya buruk atau berbahaya, risikonya bukan hanya ekonomi, tapi kesehatan masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta pemerintah bersikap tegas dan tidak tebang pilih dalam menindak perusahaan pengoplos beras.
“Kita ini sedang semangat mengejar swasembada pangan, tapi kok malah muncul praktik seperti ini. Harus diusut tuntas,” kata Titiek di Kompleks Parlemen Senayan.
Ia menegaskan bahwa perusahaan besar maupun kecil yang terbukti bersalah harus dikenai sanksi hukum dan efek jera agar tidak terjadi kasus serupa.
“Kalau terbukti salah, ya harus ditindak. Tidak boleh ada toleransi,” pungkasnya.
