ULANDA.ID l Gorontalo – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Limboto dalam rangka monitoring pelaksanaan program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan sekolah kejuruan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh anggota DPRD Umar Karim, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program BLUD, khususnya terkait sistem pengawasan dan tata kelola anggaran.
Dalam pertemuan yang berlangsung di aula sekolah, Umar menyampaikan keraguannya terhadap efektivitas pelaksanaan program BLUD jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang memadai. Menurutnya, meski program ini memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengelola dana secara mandiri dan fleksibel, namun tetap harus ada akuntabilitas dan transparansi yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Saya ragu kalau program BLUD ini dijalankan tanpa pengawasan yang jelas. Kita bicara soal pengelolaan anggaran yang cukup besar, dan ini rawan kalau tidak ada kontrol yang kuat,” tegas Umar dalam arahannya di hadapan kepala sekolah, jajaran guru, serta tim manajemen BLUD SMKN 1 Limboto.
Ia menegaskan bahwa kepala sekolah dan seluruh jajaran yang terlibat harus benar-benar memahami aturan dan regulasi yang mengatur tentang BLUD. Umar juga mengingatkan agar tidak ada yang bermain-main dengan anggaran, karena seluruh proses akan diaudit dan bisa berdampak hukum jika terjadi penyimpangan.
“Sekolah harus berhati-hati. Jangan karena ingin cepat bergerak, lalu melanggar aturan. Kami di DPRD sangat mendukung kemandirian sekolah, tapi harus disertai dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 1 Limboto, Sumitro Kasim panto, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari DPRD. Ia menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BLUD. Ramli juga mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah pemahaman teknis tentang mekanisme BLUD di tingkat sekolah.
“Kami sangat terbuka dengan masukan dan saran dari DPRD. Justru ini menjadi pengingat agar kami bekerja dengan lebih hati-hati dan profesional,” ujar Sumitro
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Pansus untuk memantau kesiapan dan pelaksanaan BLUD di sejumlah SMK di Provinsi Gorontalo. Dalam waktu dekat, Pansus juga dijadwalkan akan mengunjungi SMK lain yang sudah atau akan menerapkan skema BLUD, guna memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan mutu pendidikan vokasi melalui kemandirian manajemen sekolah.
Umar menutup kunjungan dengan harapan agar SMKN 1 Limboto bisa menjadi percontohan dalam pelaksanaan BLUD di Gorontalo, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada regulasi.
“Jangan sampai semangat kemandirian ini berubah menjadi bumerang. Maka dari itu, pengawasan internal dan eksternal harus jalan, dan semua pihak yang terlibat harus tahu betul apa yang mereka kerjakan,” tutupnya. (PresidenSyimalun/Ulanda.Id).
