ULANDA.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menegaskan bahwa pergantian nama Gedung Bandayo Li Mbui kembali menjadi Balai Pertemuan Umum (BPU) Kabila murni sebagai upaya menjaga identitas sejarah, bukan karena motif politik atau dendam pasca-Pilkada.
Ketua Tim Kerja Bupati Bone Bolango, Miftahudin Jasin, menyatakan bahwa tudingan Frengky Uloli yang menilai pergantian nama gedung dipengaruhi persoalan politik sama sekali tidak benar.
Miftahudin menjelaskan, sejak pertama kali dibangun pada tahun 1970-an, gedung tersebut sudah bernama BPU Kabila. Namun, pada masa kepemimpinan Bupati sebelumnya, Merlan Uloli, nama itu diganti menjadi Bandayo Li Mbui.
“Pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Ismet Mile dan Risman Tolingguhu mengembalikan nama BPU Kabila ke sebutan aslinya. Ini murni untuk melestarikan identitas lokal, bukan soal kalah-menang Pilkada,” kata Miftahudin, Kamis (28/8/2025).
Menurut Miftahudin, langkah mengembalikan nama asli gedung justru memperkuat akar budaya masyarakat Kabila. Penyesuaian tersebut diharapkan mampu menjaga nilai historis tanpa menghambat pembangunan daerah.
“Sebaliknya, pengembalian nama ini adalah bentuk penghormatan terhadap sejarah lokal agar setiap aktivitas pemerintahan maupun kemasyarakatan tetap berakar pada kearifan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, program prioritas Pemkab Bone Bolango seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Tokoh masyarakat Kabila, Niko Ilahude, menuturkan banyak warga menolak ketika nama BPU diganti menjadi Bandayo Li Mbui. Menurutnya, perubahan nama yang dilakukan Bupati sebelumnya tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
“Masyarakat menyampaikan keberatan kepada saya saat itu. Mereka menilai penggantian nama itu tidak tepat,” ungkapnya.
Niko juga menilai, jika ingin menghormati kaum perempuan, sebaiknya pemerintah saat itu membangun gedung baru tanpa menghapus nama BPU Kabila.
“Contohnya di Kota Gorontalo, dibangun Gedung Bele Li Mbui sebagai simbol penghormatan perempuan tanpa harus mengganti nama gedung lama,” ujarnya.
Pemkab Bone Bolango memastikan, pengembalian nama BPU Kabila tidak akan memengaruhi jalannya program pembangunan daerah. Sebaliknya, langkah ini dianggap mampu menyatukan semangat modernisasi dengan sejarah lokal sebagai jati diri masyarakat Bone Bolango.
