ULANDA.ID – Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bimo Wijayanto, mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi sistem perpajakan nasional yang lebih akuntabel dan transparan.
“Presiden menegaskan komitmennya memperbaiki sistem perpajakan Indonesia agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen, guna mendukung program nasional khususnya dari sisi penerimaan negara,” kata Bimo usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Bimo juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan untuk bergabung ke Kementerian Keuangan, meski belum merinci posisi yang akan diembannya. Namun, ia memberi sinyal adanya pembenahan di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang menjadi fokus utama.
Selain Bimo, Presiden juga memanggil Letnan Jenderal Djaka Budi Utama, yang disebut-sebut akan menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai). “Ada arahan strategis dari Presiden untuk memperkuat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengamankan penerimaan negara,” jelasnya.
Koordinasi dengan Menteri Keuangan
Bimo menambahkan bahwa dirinya dan Djaka Budi Utama telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, mengenai waktu pelantikan, Bimo menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Keuangan.
“Pelantikan mungkin dilakukan segera, bisa minggu ini,” ujarnya.
Sebelumnya, kedatangan Bimo ke Istana Kepresidenan memicu spekulasi kuat bahwa alumni SMA Taruna Nusantara tersebut akan menempati posisi Direktur Jenderal Pajak. Saat tiba dengan mengenakan batik cokelat muda, Bimo memilih tak mengonfirmasi dan hanya berujar, “Ya, ditunggu saja.”(**)
