ULANDA.ID I Gorontalo, 14 Mei 2025 – Ratusan penambang rakyat yang tergabung dalam aliansi penambang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait keberlangsungan aktivitas pertambangan rakyat yang dinilai semakin terjepit oleh kehadiran perusahaan besar.
Para demonstran kemudian diterima oleh Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo dalam forum dialog terbuka di ruang paripurna. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan penambang menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi dan keresahan yang mereka alami.
Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Kamaru, menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan proses investigasi terhadap persoalan pertambangan di wilayah tersebut. Ia menegaskan pansus akan mengundang semua pihak terkait, termasuk Pemerintah Daerah, pihak perusahaan Gorontalo Mineral, serta Kepolisian Daerah Gorontalo.
“Ini persoalan rakyat, jadi kami tidak akan tergesa-gesa. Tapi beri kami kesempatan. Pansus ini sedang bekerja secara menyeluruh dan hati-hati,” ujar Meyke.
Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan bahwa waktu kerja pansus yang ditetapkan selama enam bulan terasa lama bagi masyarakat, dan karena itu mereka berkomitmen mempercepat kinerja tanpa mengorbankan kualitas penyelidikan.
“Kami tidak ingin rakyat hanya menjadi penonton. Dan saya tegaskan, pansus tidak akan menerima intervensi dalam bentuk apapun. Termasuk pesan via WhatsApp, kami tidak akan tanggapi,” tegasnya.
Meyke menambahkan bahwa seluruh anggota pansus memiliki integritas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia juga menyentil ketimpangan sosial yang masih terjadi, terutama di sektor pertambangan.
“Kalau masih ada rakyat yang miskin, termasuk penambang kecil, maka daerah ini belum benar-benar maju,” tandasnya.
Sementara itu, dalam orasinya, Dewa Diko selaku orator aksi menyuarakan penolakan terhadap aktivitas Gorontalo Mineral (GM). Ia mendesak DPRD untuk segera menghentikan kegiatan perusahaan tersebut dan mengundang Kapolda Gorontalo untuk ikut dalam dialog terbuka.
“Secara psikologis rakyat terganggu. Kami minta aktivitas GM dihentikan. Tidak ada maksud propaganda dari rakyat. Kami juga meminta DPRD meninjau kembali rekomendasi sebelumnya serta merevisi RPJMD agar memasukkan wilayah pertambangan rakyat,” kata Dewa.
Ia juga menyinggung kunjungan Gubernur ke Bakrie Tower sebagai sesuatu yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Aksi ini menjadi pengingat bahwa polemik tambang rakyat di Gorontalo masih jauh dari selesai, dan tuntutan masyarakat terus menggema agar pemerintah dan legislatif benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
