Pengalihan status Desa Hulawa yang kontroversial.
Penciutan wilayah tambang hingga 100 hektare.
Krisis air bersih di Desa Hulawa.
Kerusakan infrastruktur jalan desa.
Permasalahan ketenagakerjaan perusahaan tambang.
Tata letak Polsubsektor Buntulia yang dinilai tidak strategis.
Aliran dana CSR perusahaan yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran.
AMBEPEDA memperingatkan, jika tuntutan mereka diabaikan, aksi 12 September akan menjadi demonstrasi terbesar di Pohuwato. Ribuan massa disebut siap menutup akses jalan, menduduki titik vital, dan melumpuhkan aktivitas perusahaan tambang.
“Gerakan ini adalah suara rakyat yang tidak bisa dibungkam. Jika pemerintah dan perusahaan tetap mengabaikan tuntutan, kami siap mengambil langkah lebih besar,” tegas Taufik.
Persoalan tambang di Pohuwato telah lama menjadi sorotan. Masyarakat Desa Hulawa mengeluhkan dampak aktivitas tambang yang mencakup lingkungan, sosial, dan ekonomi. Mereka menilai solusi yang ditawarkan pemerintah selama ini belum menyentuh akar masalah.
AMBEPEDA berharap pemerintah pusat dan daerah segera turun tangan menyelesaikan konflik tambang di Hulawa. Mereka menekankan bahwa penyelamatan hak masyarakat adat harus menjadi prioritas agar stabilitas sosial di Pohuwato tetap terjaga.
