ULANDA.ID – Pemandangan tak lazim terjadi di ruang Rapat Paripurna ke-21 DPRD Pohuwato, Selasa (12/8). Forum yang seharusnya menjadi tempat berdiskusi, membahas, merumuskan, dan mengambil keputusan strategis untuk kepentingan rakyat, justru berubah menjadi ajang hiburan layaknya karaoke.
Agenda pembahasan tahap II dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 itu dijadwalkan mulai pukul 14.00 WITA, namun baru dimulai pada 16.52 WITA.
Sejak jadwal awal hingga lebih dari dua jam kemudian, banyak kursi anggota dewan tetap kosong, meja pimpinan tidak terisi, sementara sejumlah pejabat terlihat mondar-mandir. Ironisnya, dentingan musik mengalun di dalam ruang sidang, menciptakan suasana kontras dengan urgensi pembahasan dokumen strategis daerah.
Padahal, rapat ini dihadiri Bupati Pohuwato, dan jajaran Forkopimda, para camat. namun Kehadiran para pejabat tidak lantas membuat sidang berjalan sesuai jadwal.
RPJMD merupakan panduan pembangunan daerah hingga lima tahun ke depan. Penandatanganan berita acara semestinya menjadi simbol komitmen antara eksekutif dan legislatif. Namun, keterlambatan dan suasana tak kondusif ini justru menodai momen penting tersebut.
Pengamat menilai, molornya sidang dan munculnya hiburan di ruang paripurna mencerminkan minimnya disiplin serta kurangnya penghormatan terhadap forum resmi rakyat.
Jika pada tahap pengesahan saja keseriusan tidak terlihat, publik khawatir implementasi RPJMD akan menghadapi hambatan serupa.
Padahal, RPJMD ini ibarat GPS pembangunan Pohuwato lima tahun ke depan. Tapi kalau GPS-nya saja telat nyala, jangan salahkan kalau nanti jalannya nyasar.
