Wali Kota Gorontalo Tegas Soal Disiplin ASN dan TPKD

ULANDA.ID — Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga pendukung kegiatan daerah (TPKD) akan dilakukan secara tegas tanpa toleransi.

“Saya tidak pernah kompromi soal disiplin. Kalau ada yang melanggar, pasti akan dihukum,” kata Adhan saat memberikan pembinaan kepada ASN dan TPKD di lingkungan Setda Kota Gorontalo, Kesbangpol, BKPP, dan Badan Keuangan, Selasa (20/5/2025) malam.

Menurutnya, penegakan kedisiplinan menjadi langkah awal dalam reformasi birokrasi. Ia menyoroti lemahnya pengawasan selama satu dekade terakhir yang mengakibatkan menurunnya etos kerja pegawai.

“Masih banyak pegawai yang nongkrong di mal dan warung kopi saat jam kerja. Ini akan kita tindak tegas,” ujar Adhan.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Gorontalo akan mengaktifkan kembali razia disiplin pegawai. Petugas akan ditempatkan di pusat perbelanjaan dan tempat tongkrongan untuk mengawasi pergerakan ASN di jam dinas.

“Saya sudah instruksikan, semua pegawai yang keluar kantor wajib membawa surat tugas. Tanpa surat tugas, akan langsung ditindak. Petugas kita siagakan di mal dan warung kopi,” tegasnya.

Adhan juga mengingatkan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral kepada negara dan masyarakat, mengingat seluruh gaji dan tunjangan yang diterima bersumber dari pajak rakyat.

“ASN ini digaji oleh rakyat. Maka mereka juga harus bertanggung jawab kepada rakyat. Jangan hanya menikmati gaji dan tunjangan tapi tidak bekerja,” kata Adhan.

Lebih dari sekadar kedisiplinan, Pemkot Gorontalo juga mendorong pembentukan karakter spiritual ASN. Adhan meminta agar seluruh pegawai mempelajari nilai-nilai agama, termasuk kemampuan membaca Al-Qur’an.

“Kalau belum bisa ngaji, belajar. Kalau sudah bisa, kita jadwalkan khataman tiap tiga bulan,” ujarnya.

Ia juga merencanakan program religius rutin seperti istighosah massal serta pelibatan ASN dalam kegiatan berbasis komunitas.

Adhan mengingatkan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sekadar mengejar kuantitas kegiatan, namun mengutamakan efektivitas dan hasil kerja yang terukur.

“Setiap hari cukup satu urusan yang tuntas. Yang penting ada hasilnya. Jangan banyak kegiatan tapi tidak ada yang selesai,” pungkasnya.