Wali Kota Gorontalo Ungkap Dugaan Mafia Proyek di Balik Polemik Me Gacoan

ULANDA.ID — Polemik penyegelan proyek gerai Me Gacoan di Kota Gorontalo kini mengarah pada indikasi adanya dugaan praktik mafia proyek yang dinilai merugikan para pekerja lokal serta penyedia jasa lapangan.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengungkapkan bahwa pola kerja sama antara pengusaha pusat dan rekanan kontraktor di daerah dilakukan tanpa transparansi. Akibatnya, sejumlah buruh bangunan dan penyedia jasa lokal belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan.

“Ini bukan sekadar soal penyegelan. Ini soal ketidakadilan yang nyata. Mereka saling lempar tanggung jawab, sementara rakyat kecil menjadi korban,” ujar Adhan saat konferensi pers, Rabu malam (18/6/2025).

Menurut Adhan, keterlambatan pembayaran dan janji pelunasan yang tidak ditepati menjadi bukti kuat adanya permainan dalam sistem pelaksanaan proyek tersebut. Sejumlah pelaksana lapangan, termasuk mandor dan koordinator tenaga kerja, mengaku belum menerima upah meski pembangunan hampir selesai.

Salah satu sumber dari lapangan mengatakan bahwa pihak perusahaan sebelumnya berjanji akan melunasi seluruh pembayaran sebelum gerai mulai beroperasi. Namun hingga kini, janji tersebut belum terealisasi dan pihak perusahaan sulit dihubungi.

“Janji dibayar sebelum buka, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Waktu ditagih, malah seperti mati lampu,” ungkap sumber tersebut.

Melihat ketidakjelasan tersebut, Adhan menyatakan akan memimpin langsung aksi solidaritas bersama warga pada Jumat, 20 Juni 2025, di lokasi proyek. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemkot terhadap warga yang dirugikan.

“Jangan harap ini selesai lewat lobi-lobi. Saya akan turun langsung. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat tertindas oleh pengusaha yang lari dari tanggung jawab,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adhan menyampaikan bahwa jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada itikad baik dari perusahaan, Pemerintah Kota Gorontalo siap menalangi pembayaran gaji para buruh. Pemkot juga akan menempuh jalur hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

“Ini sudah masuk kondisi darurat. Kalau perusahaan tidak membayar, Pemkot akan ambil alih sementara. Setelah itu, kita akan kejar siapa pun yang terlibat—termasuk yang memberi perlindungan,” tutup Adhan.