Adveristing
Example 325x300
DPRD Provinsi Gorontalo

Ghalib Lahidjun Kembalikan Dana Pokir: Saya Tak Mau Saling Sandra

×

Ghalib Lahidjun Kembalikan Dana Pokir: Saya Tak Mau Saling Sandra

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD dari Partai Golkar, Ghalib Lahidjun. (Foto:Ist/Ulanda.id)
Anggota DPRD dari Partai Golkar, Ghalib Lahidjun. (Foto:Ist/Ulanda.id)

ULANDA.ID Hubungan antara legislatif dan eksekutif di Provinsi Gorontalo kembali memanas akibat polemik terkait anggaran pokok-pokok pikiran (pokir). Anggota DPRD dari Partai Golkar, Ghalib Lahidjun, menegaskan bahwa dana pokir seharusnya tidak menjadi alat tarik-menarik yang justru merusak stabilitas kelembagaan.

Ghalib menjelaskan, pokir adalah hak setiap anggota DPRD dan penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, praktik saling sandera anggaran pokir yang terjadi belakangan ini justru menghambat proses kerja pemerintah daerah dan legislatif.

Baca Juga :  Monitoring Pascagempa, Komisi IV DPRD Soroti Pekerjaan Pihak Ketiga

Pokir memang hak anggota DPRD, tapi jangan sampai jadi senjata saling sandera yang merusak hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah,” kata Ghalib usai rapat Komisi IV, Selasa (5/8/2025).

Ia menyoroti penundaan sidang paripurna DPRD Gorontalo yang baru-baru ini terjadi akibat perdebatan terkait pokir. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi preseden negatif bagi jalannya pemerintahan.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Ghalib memutuskan untuk mengembalikan dana pokir senilai Rp200 juta yang menjadi haknya kepada pemerintah daerah. Dana tersebut ia nilai lebih tepat dikelola langsung oleh OPD mitra Komisi IV agar program pembangunan berjalan optimal.

Baca Juga :  DPRD Provinsi Gorontalo Bahas Status Tenaga Honorer dan Pengangkatan PPPK

“Saya tidak ingin ada tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan pokir. Dana ini akan saya kembalikan supaya bisa langsung digunakan oleh OPD untuk kepentingan masyarakat,” tegas Ghalib.

Ghalib mengajak seluruh anggota DPRD untuk bijak dalam menjalankan fungsi anggaran, yakni legislasi, budgeting, dan pengawasan. Ia mengingatkan agar DPRD tidak mendominasi seluruh alokasi anggaran, yang berpotensi mengganggu kemitraan yang sehat dengan eksekutif.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Tinjau Ketersediaan Tinta Ribbon di Dukcapil Pohuwato

“Kalau saya kembalikan dana pokir, itu artinya uang tetap kembali ke masyarakat. Tidak ada yang dirugikan,” jelasnya.

Ghalib berharap sikap tersebut menjadi refleksi bagi rekan-rekan legislatif untuk mengedepankan semangat kolaborasi dan mengutamakan pelayanan publik.

“Mari kita perbaiki hubungan legislatif dan eksekutif demi pelayanan yang lebih baik bagi rakyat Gorontalo,” pungkasnya.

**Klik Channel WhatsApp Ulanda.id untuk membaca berita pilihan menarik lainnya langsung di ponselmu.

Example floating