Saatnya Gorontalo berdiri mandiri. Adhan Dambea: Kami tidak menolak kerja sama, tetapi menolak ketimpangan

ULANDA.ID I Gorontalo, 10 April 2025 – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank SulutGo (BSG) yang digelar pada 9 April 2025 meninggalkan ketegangan serius antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan manajemen BSG yang berpusat di Sulawesi Utara. Ketegangan ini memuncak setelah tidak terpilihnya satu pun perwakilan dari Provinsi Gorontalo dalam jajaran direksi maupun komisaris bank tersebut.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, secara terbuka menyampaikan kritik tajam kepada Gubernur Sulawesi Utara, yang dianggap gagal memahami prinsip keadilan dalam kemitraan antardaerah. “Kalau dulu Gorontalo bisa berpisah dari Sulut sebagai provinsi, maka keluar dari bank yang tidak adil jauh lebih mudah,” tegas Walikota Adhan Dambea.

Dambea menilai bahwa filosofi “Torang Samua Basudara” yang selama ini dijadikan simbol hubungan antara Sulawesi Utara dan Gorontalo tidak tercermin dalam hasil keputusan RUPS. Ia menilai keputusan itu tidak adil, tidak proporsional, dan cenderung mengabaikan kontribusi serta eksistensi Gorontalo sebagai pemegang saham yang sah.

Sebagai bentuk respons konkret, Pemerintah Kota Gorontalo berencana untuk memindahkan dana simpanan daerah ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai langkah sementara. Lebih jauh, Dambea mengungkapkan rencana jangka panjang untuk membentuk bank daerah independen yang murni mewakili kepentingan daerah Gorontalo. Ia bahkan menyebutkan akan mengajak tokoh nasional seperti Sandiaga Uno untuk berdiskusi dan menjajaki kemungkinan menjadi mitra strategis atau investor dalam proyek tersebut.

Langkah tegas ini mendapatkan dukungan luas dari sejumlah kepala daerah lain di Provinsi Gorontalo yang juga merasa selama ini hanya menjadi “mitra nominal” dalam kemitraan bersama Bank BSG. Mereka menegaskan bahwa sudah saatnya Gorontalo memiliki kendali penuh atas keuangannya sendiri, tanpa ketergantungan pada struktur yang tidak mencerminkan keadilan.

“Sudah saatnya Gorontalo berdiri mandiri di sektor perbankan. Kami tidak menolak kerja sama, tetapi menolak ketimpangan,” tambah Dambea dengan nada serius.

Hingga saat ini, pihak manajemen BSG maupun Gubernur Sulawesi Utara belum memberikan tanggapan resmi atas reaksi keras dari Pemerintah Gorontalo. Namun pengamat memprediksi bahwa dinamika ini bisa memicu gelombang perubahan besar dalam hubungan antardaerah, khususnya yang selama ini terjalin karena sejarah dan kedekatan wilayah, namun tanpa fondasi keadilan dan kesetaraan yang kuat.

Langkah Gorontalo yang tegas ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa daerah-daerah kini semakin berani menuntut hak dan posisi yang sepadan dalam kerja sama antarwilayah. Banyak pihak menilai bahwa keputusan RUPS BSG telah mencederai semangat kolaboratif yang selama ini dibangun, dan jika dibiarkan, bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang dikelola secara kolektif antar daerah.

Ke depan, para kepala daerah di Gorontalo berencana menggelar pertemuan khusus bersama DPRD dan Gubernur Gorontalo untuk membahas kelanjutan relasi dengan Bank SulutGo. Opsi penarikan saham dan pembentukan bank daerah independen akan menjadi topik utama. Mereka menegaskan bahwa kolaborasi hanya akan dilanjutkan jika prinsip keadilan, representasi, dan transparansi benar-benar ditegakkan.(Ra/81).