ULANDA.ID – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan keprihatinan atas kondisi infrastruktur di SMA Negeri 1 Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja monitoring dan evaluasi program pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada Sabtu (12/4).
Dalam peninjauan tersebut, Pansus menemukan kerusakan serius di beberapa bagian sekolah. Beberapa ruang kelas dilaporkan nyaris roboh, pagar sekolah mengalami keretakan, dan fasilitas sanitasi tidak layak digunakan siswa maupun tenaga pengajar.
Ketua Pansus LKPJ, Yeyen Sidiki, menegaskan bahwa kondisi tersebut harus segera mendapatkan perhatian pemerintah daerah.
“Kami sangat prihatin. Jika fasilitas pendidikan tidak memadai, tentu akan memengaruhi kualitas pembelajaran dan kenyamanan warga sekolah,” ujar Yeyen.
Ia menambahkan, sekolah-sekolah di wilayah terpencil seperti Buntulia seharusnya menjadi prioritas pembangunan agar tidak tertinggal dibanding sekolah di kawasan perkotaan.
Meski menekankan pentingnya perbaikan, Yeyen juga mengingatkan bahwa seluruh proses pembangunan harus sesuai aturan. Ia menekankan agar pengelolaan dana dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
“Kami ingin ada perbaikan, tetapi tidak boleh keluar dari ketentuan. Jika ada pelanggaran, risikonya bisa sangat berat bagi kepala sekolah maupun pihak terkait,” jelasnya.
Peringatan ini disampaikan mengingat sejumlah kasus sebelumnya di Gorontalo yang melibatkan penyalahgunaan anggaran pendidikan dan berujung pada TGR.
Kepala SMAN 1 Buntulia menyambut baik perhatian dari DPRD. Ia mengakui kondisi sekolah memang membutuhkan renovasi mendesak, namun pihaknya tetap berhati-hati dalam pengelolaan anggaran.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Pansus. Harapan kami ada dukungan nyata ke depan melalui program pembangunan yang aman, sesuai prosedur, dan tidak menimbulkan risiko hukum,” ujar Kepala Sekolah.
Ia juga meminta adanya pendampingan teknis agar pihak sekolah dapat mengelola bantuan dengan tepat dan transparan.
Sebagai tindak lanjut, Tim Pansus akan memasukkan temuan di SMAN 1 Buntulia dalam rekomendasi resmi hasil evaluasi LKPJ Gubernur 2024. Rekomendasi itu akan dijadikan acuan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam perencanaan program pendidikan dan penganggaran tahun mendatang.
DPRD Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, dengan mendorong tata kelola yang bersih dan transparan. Dengan perhatian serius dari pemerintah, diharapkan SMAN 1 Buntulia segera memiliki fasilitas pendidikan yang layak demi mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing.
Kerusakan fasilitas pendidikan di Gorontalo, khususnya di SMAN 1 Buntulia, menjadi gambaran pentingnya pemerataan pembangunan sekolah di daerah. DPRD Gorontalo melalui Pansus LKPJ menegaskan bahwa perbaikan sarana pendidikan harus menjadi prioritas utama agar mutu pembelajaran meningkat.
Peningkatan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses antara kota dan desa serta memperkuat daya saing pelajar di Provinsi Gorontalo.
