ULANDA.ID I Deprov Gorontalo – Suasana rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo memanas pada Selasa, 15 April 2025. Dalam rapat yang digelar di ruang rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo itu, Anggota DPRD dari Fraksi Partai NasDem, Umar Karim, melontarkan pernyataan keras terhadap kebijakan Gubernur Gorontalo yang dinilainya tidak etis.
Umar Karim menyoroti langkah Gubernur Gorontalo yang diduga kuat mendorong anak mantunya untuk duduk dalam jajaran komisaris dan direksi Bank SulutGo (BSG). Dalam pernyataannya di hadapan Sekretaris Daerah dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, Umar menyebut tindakan tersebut sebagai hal yang “memalukan.”
“Langkah gubernur sangat menjijikkan dan memalukan saat menantunya didorong untuk masuk sebagai komisaris BSG,” tegas Umar dengan nada tinggi. Ia menilai kebijakan tersebut mencoreng prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta menciptakan preseden buruk dalam proses rekrutmen pejabat di lembaga strategis.
Lebih lanjut, Umar menyampaikan bahwa pengangkatan anggota keluarga dekat pejabat publik ke dalam posisi strategis tanpa melalui proses yang transparan dan profesional merupakan bentuk nepotisme yang harus dilawan. Ia pun mendesak agar DPRD mengambil sikap tegas terhadap kebijakan semacam ini demi menjaga marwah pemerintahan daerah.
Pernyataan Umar pun memicu berbagai reaksi di ruang sidang. Beberapa anggota dewan terlihat mengangguk, sementara yang lain memilih untuk diam. Sekda dan jajaran OPD yang hadir belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut, namun dipastikan akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan lanjutan Pansus LKPJ.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo, termasuk Gubernur, belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan Umar Karim. Namun, isu ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik dan menambah ketegangan dalam dinamika politik lokal Gorontalo.(**).
