ULANDA.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dr. Sri Darsianti Tuna, melaksanakan reses masa sidang ketiga tahun anggaran 2024–2025 di Kelurahan Leato, Kota Gorontalo, Selasa (24/6/2024).
Dalam kegiatan serap aspirasi ini, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan yang berfokus pada masalah BPJS Kesehatan, bantuan sosial, beasiswa pendidikan, serta pembangunan tanggul.
“Alhamdulillah, titik kedua reses ini berjalan dengan baik. Warga cukup terbuka menyampaikan aspirasi. Mereka berharap pemerintah hadir dalam penyelesaian persoalan riil,” kata dr. Sri usai kegiatan.
Fokus Isu: BPJS Kesehatan dan Ketidaksesuaian Data
Sejumlah warga mengeluhkan status keikutsertaan mereka dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang secara tiba-tiba dihapus dari daftar. Banyak dari mereka yang sebelumnya masuk kategori D1 hingga D5, kini berubah status ke kategori D6 dan tidak lagi menerima bantuan pemerintah.
“Permasalahan ini langsung ditanggapi Dinas Sosial. Mereka menjelaskan bahwa kewenangan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berada di Kementerian Sosial dan berasal dari usulan kelurahan. Artinya, pemerintah kelurahan perlu lebih aktif dalam verifikasi data masyarakat,” jelas dr. Sri.
Selain jaminan kesehatan, masyarakat juga menyoroti minimnya akses terhadap bantuan beasiswa pendidikan dan hibah untuk masjid serta lembaga keagamaan seperti Taman Pengajian Quran (TPQ) dan Majelis Taklim.
“Permintaan beasiswa untuk siswa menjadi persoalan penting dan bantuan hibah masjid serta TPQ menjadi catatan penting. Ini akan kami bawa ke pembahasan anggaran pokok pikiran (pokir) tahun depan,” ujar legislator dari Dapil Kota Gorontalo itu.
Terkait dengan efisiensi anggaran sesuai inpres No 1 Tahun 2025, dprd akan melihat skala penting termasuk mana yang masuk dalam prioritas dan menjadi target utama dprd.
Warga Leato juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi tanggul yang memerlukan perbaikan mendesak. Estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp400 juta, jauh melebihi alokasi pokir yang tersedia.
“Karena ini masuk wilayah Kota Gorontalo, kami akan menjajaki kolaborasi dengan pemerintah kota untuk bisa menyentuh persoalan tersebut lewat APBD murni,” kata dr. Sri menegaskan.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa alokasi anggaran pokir tahun 2025 hanya berkisar Rp1 miliar per anggota, dari total anggaran pokir DPRD sebesar Rp8 miliar. Oleh karena itu, penentuan program akan mengacu pada skala prioritas serta efektivitas pelaksanaan.
“Kami pastikan pokir digunakan untuk program yang betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat. Termasuk bantuan UMKM, infrastruktur, dan pendidikan,” tuturnya.
Reses ini turut dihadiri oleh perwakilan kelurahan dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Sosial, Dinas Perindag, BPJS Kesehatan, dan Dinas PUPR. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting dalam merespons langsung aspirasi warga secara konkret.
