ULANDA.ID — Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mendesak agar isu dugaan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera dituntaskan melalui mekanisme yang transparan. Ia menilai, keterbukaan penuh merupakan langkah terbaik untuk menghentikan polemik yang dinilainya tak produktif.
Menurut Didi, isu ini seharusnya bisa diselesaikan secara sederhana dan bermartabat apabila seluruh pihak terkait bersedia bersikap terbuka kepada publik. Ia menyesalkan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan resmi yang mampu meredam keresahan masyarakat.
“Jika keterbukaan dijalankan sejak awal, persoalan ini tidak akan terus berlarut. Sayangnya, hingga sekarang belum ada transparansi yang tuntas,” kata Didi saat memberikan keterangan di Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Didi menyebutkan, langkah paling mudah untuk menjawab keraguan publik adalah menunjukkan dokumen ijazah secara langsung dan terbuka kepada masyarakat. Baginya, tindakan itu sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan pejabat negara.
“Menampilkan dokumen tersebut secara publik tidak hanya menghapus kecurigaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan terhadap lembaga negara,” ujarnya.
Tokoh Demokrat yang juga dikenal sebagai loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menegaskan, ketertutupan hanya akan memicu berkembangnya spekulasi, disinformasi, dan ketegangan sosial yang tak perlu. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang justru mengambil jalan represif terhadap masyarakat yang mempertanyakan hal ini.
“Yang membahayakan bukan pertanyaannya, tapi bila pemerintah menjawabnya dengan pembiaran atau bahkan upaya kriminalisasi. Ini berpotensi merusak kohesi sosial,” tegas Didi.
Ia menambahkan, apabila dokumen yang dipersoalkan memang sah dan otentik, maka tak ada alasan untuk menutup-nutupi atau mengambil tindakan hukum yang memperkeruh suasana.
Dalam pernyataannya, Didi turut mengajak seluruh pemangku kepentingan, terutama Jokowi untuk menjadi teladan dalam hal keterbukaan dan integritas. Menurutnya, bangsa ini terlalu besar untuk dibayangi oleh keraguan yang sebenarnya mudah dibuktikan melalui verifikasi terbuka.
“Seorang pemimpin punya tanggung jawab moral untuk menjernihkan suasana, bukan membiarkan rakyat terus berada dalam ketidakpastian. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemersatu, bukan ketertutupan yang memicu perpecahan,” pungkasnya.
