ULANDA.ID – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyatakan harapannya agar kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Gorontalo dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang keagamaan.
Dalam keterangannya usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) MUI, Hamzah mengapresiasi peran penting yang selama ini diemban oleh MUI dalam mendukung program-program keagamaan yang dijalankan pemerintah provinsi. Ia menyebut Musda kali ini menjadi momentum penting untuk memilih kepemimpinan baru yang visioner dan responsif terhadap tantangan keumatan di daerah.
“Selama ini MUI sudah menjadi mitra strategis pemerintah di sektor keagamaan. Kami berharap kepengurusan yang baru bisa melanjutkan peran ini dengan lebih aktif dan inovatif,” ujar Hamzah.
Politisi dari DPRD Provinsi Gorontalo itu juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara MUI dan instansi pemerintah guna menciptakan masyarakat yang religius dan harmonis. Ia optimistis bahwa dengan semangat baru, kepengurusan MUI yang terpilih akan mampu memberikan kontribusi lebih signifikan bagi kemajuan daerah.
“Kami percaya, pengurus yang baru bisa membawa angin segar bagi organisasi dan masyarakat. Harapannya tentu kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendekatan nilai-nilai keislaman,” tutup Hamzah.
Hamzah juga menyoroti perlunya MUI menjadi garda terdepan dalam menyuarakan isu-isu moral dan sosial yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, dengan peran ulama yang strategis, MUI bisa menjadi penyeimbang dalam pembangunan, tidak hanya dari sisi fisik tetapi juga spiritual. Ia berharap MUI dapat terus menjaga perannya sebagai pengayom umat dan menjadi mitra aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial keagamaan yang ada di Gorontalo.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan keumatan ke depan semakin kompleks, mulai dari perkembangan teknologi informasi hingga isu-isu intoleransi. Untuk itu, Hamzah mendorong agar kepengurusan MUI ke depan memiliki visi yang kuat, terbuka terhadap dialog, dan mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar keislaman. “Ini bukan hanya soal struktur organisasi, tapi bagaimana MUI bisa menjadi pelopor dalam membentuk karakter masyarakat yang religius dan berakhlak,” tandasnya.
