ULANDA.ID – Laporan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Kabupaten Boalemo memasuki fase yang kian menegangkan. Abd Wahidin Tutuna bersama sejumlah aktivis Gerak kembali menerima undangan resmi dari Kejaksaan Agung RI, Kamis (21/8). Ini merupakan undangan kedua setelah laporan awal mereka menyeret dugaan penyalahgunaan anggaran miliaran rupiah di Boalemo.
Dalam pertemuan hari ini, mereka berada di dalam ruangan hampir 3 jam lamanya. Selama itu, berbagai pertanyaan kritis diajukan seputar laporan yang telah disampaikan sebelumnya. Arah pembahasan semakin mengerucut, menandakan bahwa Kejaksaan Agung mulai menapaki jalur serius untuk menyingkap kasus ini.
“Kami sudah diminta menjelaskan lebih dalam. Banyak pertanyaan yang dilontarkan, tapi biarlah publik menunggu hasilnya. Karena apa yang terjadi di dalam, tidak semuanya perlu kami buka ke media,” ujar Abd Wahidin Tutuna, Koordinator Gerak, usai keluar dari ruang pertemuan.
Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Apakah Kejaksaan Agung telah menemukan benang merah yang bisa menyeret nama-nama penting di lingkaran kekuasaan Boalemo?
Kini, sorotan publik tertuju pada kursi Bupati dan PPK Boalemo. Keduanya diyakini sebagai pihak yang paling mengetahui seluk-beluk pengadaan Alkes. Jika langkah ini benar-benar dilanjutkan, bukan mustahil badai hukum akan menguak peran aktor-aktor utama yang selama ini bersembunyi di balik kebijakan.
Gelombang kasus ini menjadi sinyal keras: Boalemo sedang diawasi dari pusat. Publik menanti apakah Kejaksaan Agung berani membuka tabir penuh dugaan korupsi ini.
