Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Internal Bahas Kuota Haji dan Alat Kesehatan

ULANDA.ID I Gorontalo – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat internal pada Senin (21/4/2025) untuk membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian publik, khususnya terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan ketersediaan alat kesehatan (alkes) di daerah. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV menyampaikan bahwa hingga saat ini porsi kuota haji untuk Provinsi Gorontalo masih belum terisi secara keseluruhan.

“Kuota haji yang diberikan kepada Provinsi Gorontalo hingga saat ini belum terpenuhi sepenuhnya. Ini menjadi perhatian serius kami karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat yang sudah lama menunggu kesempatan berhaji,” ujar Ketua Komisi IV Moh Ikbal Alaydrus dalam pernyataannya usai rapat.

Ia menambahkan bahwa Komisi IV akan segera mengundang pihak Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah Gorontalo untuk meminta klarifikasi terkait hal tersebut. Menurutnya, penting untuk mengetahui secara rinci kendala yang menyebabkan belum terisinya seluruh kuota, apakah disebabkan oleh masalah administratif, kurangnya pendaftar, atau faktor lain seperti kesehatan jemaah.

“Kami perlu mendapatkan penjelasan langsung dari Kemenag. Jangan sampai ada kuota yang terbuang sia-sia karena kurangnya koordinasi atau masalah teknis lainnya. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Selain membahas masalah kuota haji, rapat internal Komisi IV juga menyoroti isu ketersediaan dan pendistribusian alat kesehatan (alkes) di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah. Komisi menilai bahwa masih banyak persoalan yang harus diperdalam dan dievaluasi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa berjalan optimal.

“Permasalahan terkait alat kesehatan juga masih perlu pendalaman. Kami menerima laporan bahwa ada beberapa puskesmas dan rumah sakit yang mengalami kekurangan peralatan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Ini tentu tidak bisa dibiarkan,” jelas Moh Ikbal.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan menjadwalkan rapat kerja lanjutan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya untuk membahas detail kebutuhan serta anggaran yang diperlukan guna menanggulangi permasalahan tersebut.

Rapat internal Komisi IV ini merupakan bagian dari upaya pengawasan yang menjadi tugas utama legislatif dalam memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik, terutama dalam dua sektor penting yakni ibadah haji dan kesehatan.

“Kami berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan di berbagai sektor, terutama yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.

Rapat yang berlangsung tertutup ini dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IV dan berlangsung dengan penuh diskusi konstruktif. Hasil rapat akan menjadi bahan dasar dalam agenda-agenda kerja Komisi IV selanjutnya, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.(PresidenSyimalun/Ulanda.id)