Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Siap Kawal Aspirasi Rakyat Terkait Kuota Haji Provinsi Gorontalo Tahun 1446H

ULANDA.ID I Gorontalo – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama mitra kerja vertikal di bidang keagamaan untuk membahas persoalan penting terkait kuota haji Provinsi Gorontalo tahun 1446 Hijriah (2025 Masehi). Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin (28/4/2025) ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo,Hamza Muslimin, dalam sambutannya menegaskan bahwa Komisi IV siap sepenuhnya mengawal aspirasi masyarakat, khususnya terkait upaya penambahan dan pemerataan kuota haji di Provinsi Gorontalo.

“Kami menyadari betapa besar antusiasme masyarakat Gorontalo untuk menunaikan ibadah haji. Namun, persoalan keterbatasan kuota menjadi tantangan serius yang harus kami perjuangkan bersama. Komisi IV berkomitmen untuk menjadi jembatan suara rakyat hingga ke tingkat pusat,” tegas Hamzah.

Dalam rapat tersebut, dihadiri ketua Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Gorontalo, yang memberikan gambaran terkini mengenai jumlah antrean jemaah haji. Berdasarkan data yang dipaparkan, masa tunggu jemaah di Gorontalo kini berkisar antara 25 hingga 30 tahun, sebuah angka yang dinilai sangat memprihatinkan.

Selain membahas kuota, Komisi IV juga menyoroti perlunya pembenahan pada sistem pendaftaran haji, transparansi pengelolaan daftar tunggu (waiting list), hingga perbaikan fasilitas pendukung seperti asrama haji.

Menurut ketua kantor wilayah Kementrian Agama, Muflih B. Fatah kuota haji nasional saat ini masih dalam proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi. Namun, pihaknya siap bersinergi dengan DPRD untuk mendorong penambahan kuota bagi Provinsi Gorontalo.

Komisi IV juga berencana untuk segera mengajukan rekomendasi resmi ke Kementerian Agama RI dan melakukan koordinasi intensif dengan Komisi VIII DPR RI, yang membidangi urusan keagamaan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami tidak sekadar mendengarkan keluhan rakyat, tetapi siap mengambil langkah konkret. Koordinasi dengan pihak pusat, penyampaian aspirasi secara formal, hingga kunjungan langsung akan kami tempuh untuk memastikan Gorontalo mendapat perhatian khusus dalam hal kuota haji,” tambah Hamzah.

Aspirasi kuat ini mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, ormas Islam, hingga calon jemaah haji yang turut mengikuti jalannya rapat.

Komisi IV berharap, dengan kerja sama erat antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi vertikal, harapan masyarakat Gorontalo untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan lebih cepat dapat terwujud, sekaligus membawa nama baik Provinsi Gorontalo di tingkat nasional dalam hal pengelolaan pelayanan ibadah haji.(PresidenSyimalun/Ulanda.Id)