ULANDA.ID – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo Ishak Liputo melaksanakan Coffe Morning di Warung Kopi Mekar, Kota Gorontalo, Minggu (27/7/2025).
Coffe Morning tersebut dalam rangka membahas kegiatan Donor Darah dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 agustis nanti.
Gusnar Ismail menyampaikan kalau Pemerintah Provinsi Gorontalo (Pemprov) sangat mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seerti yang akan dilaksanakan PMI Provinsi Gorontalo tersebut.
Kita akan isi kemerdekaan dengan kegiatan kemanusiaan yakni donor darah, kita akan undang pendonor aktif dari pendonor sukarela, ormas, instansi dan lainnya, jelas Gusnar saat ditemui awak media di lokasi tersebut.
Dalam arahanya pada pertemuan itu, Gusnar menyampaikan nantinya kolaborasi Pemprov dan PMI Gorontalo itu akan melibatkan ASN untuk membantu memenuhi stok darah.
Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Gorontalo, Ishak Liputo juga menambahkn kalau di momen kemerdekaan itu semangat gotong royong dan kepeduliak antar sesama juga sangat tinggi sehingga pelaksanaan donor darah nanti diharapkan bisa diikuti oleh kalangan masyarakat luas.
Kami ingin semangat kemerdekaan diwujudkan dalam aksi kemanusiaan yang berdampak langsung bagi sesama. Ini bagian dari kontribusi nyata masyarakat Gorontalo untuk bangsa, ujar Ishak.
Ishak juga sangat bersyukur kalau kegiatan sosial tersebut didukung penuh oleh Gubernur sehingga pihaknya bisa mendapatkan lebih banyak pemdonor pada pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dirinya pun mengakui kalau stok darah di Gorontalo mulai berkurang, apalagi di beberapa rumah sakit setelah dievaluasi memang sedikit. Namun, dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan itu ia berharap ketersediaan darah di Provinsi Gorontalo bisa terpenuhi.
Aturanya, di dalam penyediaan darah itu harus 2 persen dari jumlah penduduk itu, jumlah darah yang harus kami siapkan, ujarnya.
Ia pun berharap, pada kegiatan tersebut bisa mendapatkan banyak pendonor terlebih sudah di sukung oleh pemerintah provinsi.